Ambon //Media Humas Polri
Polda Maluku bersama seluruh jajaran mencatat sebanyak 1.736 penindakan pelanggaran lalu lintas selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026, yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026. Hasil tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian meningkatkan disiplin pengguna jalan, menekan potensi kecelakaan, serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Maluku.
Berdasarkan rekapitulasi hasil operasi, penindakan tersebut terdiri atas 43 pelanggaran yang terkonfirmasi melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), 157 tilang manual, serta 1.536 teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Data ini menunjukkan bahwa penegakan hukum selama operasi tidak hanya mengedepankan tindakan represif, tetapi juga memberikan ruang bagi pendekatan edukatif dan persuasif untuk membangun kesadaran masyarakat.
Khusus di lingkungan Polda Maluku, tercatat 448 penindakan pelanggaran, dengan rincian 43 pelanggaran melalui ETLE, 70 tilang manual, dan 335 teguran. Sementara itu, jajaran Polres di wilayah hukum Polda Maluku mencatat 1.288 penindakan, yang terdiri atas 87 tilang manual, dan 1.201 teguran.
Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. mengatakan, hasil pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026 merupakan gambaran upaya berkelanjutan Polda Maluku dan jajaran dalam membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya.
“Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026, sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026, Polda Maluku bersama seluruh jajaran telah melakukan 1.736 penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Namun, tujuan utama operasi ini bukan semata-mata mengejar angka penindakan, melainkan membangun kesadaran masyarakat agar semakin disiplin, patuh terhadap aturan, dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara,” ujar Rositah.
Menurutnya, jumlah teguran yang mencapai 1.536 menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan persuasif tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi. Melalui teguran, petugas memberikan peringatan sekaligus pemahaman kepada pengendara agar tidak mengulangi pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Ia menegaskan, penegakan hukum melalui ETLE dan tilang manual tetap dilaksanakan terhadap pelanggaran yang ditemukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan preventif dan preemtif terus diperkuat melalui edukasi, imbauan, serta kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat.
“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan kepatuhan terhadap aturan hanya karena takut ditilang atau adanya petugas di jalan. Kesadaran menggunakan helm berstandar, memakai sabuk keselamatan, memiliki SIM, melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi rambu-rambu, serta tidak berkendara secara ugal-ugalan harus tumbuh menjadi kebiasaan,” tegas Kabidhumas.
Lebih lanjut, Polda Maluku mengingatkan bahwa pelanggaran lalu lintas bukan sekadar persoalan administratif, tetapi dapat berujung pada kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa dan menimbulkan kerugian bagi keluarga maupun masyarakat.
Karena itu, berakhirnya Operasi Patuh Salawaku 2026 tidak berarti pengawasan dan penegakan disiplin berlalu lintas turut berakhir. Polda Maluku dan jajaran akan terus mengoptimalkan kegiatan pendidikan masyarakat, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta penegakan hukum lalu lintas secara profesional dan berkelanjutan.
Polda Maluku juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan hasil operasi selama 14 hari ini sebagai momentum memperkuat budaya tertib berlalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan harus menjadi kebutuhan dan kesadaran setiap pengguna jalan, bukan sekadar respons terhadap pelaksanaan operasi kepolisian.
Melalui sinergi antara kepolisian dan masyarakat, Polda Maluku berkomitmen mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan demi melindungi setiap pengguna jalan serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah Maluku.
OngenLeano
