Media Humas Polri//JAKARTA
Ketua Umum K-GIBRAN, Arnold Lintong, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalan atas pernyataan yang disampaikan Budi Arie yang dinilai telah memunculkan polemik di ruang publik.
Arnold menegaskan bahwa dalam kehidupan demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, khususnya bagi tokoh publik dan elemen relawan politik yang memiliki pengaruh terhadap opini masyarakat.
Menurut K-GIBRAN, komunikasi publik harus senantiasa memperhatikan aspek etika, dampak sosial, serta kepentingan nasional. Pernyataan yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan kegaduhan dinilai tidak produktif karena dapat menggeser perhatian masyarakat dari agenda pembangunan yang menjadi kepentingan bersama.
“Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disampaikan dengan etika komunikasi, argumentasi yang sehat, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan personal maupun sektoral,” ujar Arnold Lintong dalam pernyataannya
K-GIBRAN berpandangan bahwa organisasi relawan politik tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen mobilisasi dukungan. Relawan juga memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut membangun ruang diskursus publik yang rasional, konstruktif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan bangsa.
Dalam konteks pemerintahan, K-GIBRAN menilai stabilitas politik dan kualitas komunikasi publik merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Karena itu, seluruh elemen pendukung pemerintah diharapkan mampu menjaga suasana politik tetap kondusif serta tidak memperbesar polemik yang dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat.
K-GIBRAN menegaskan tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029. Komitmen tersebut, menurut Arnold, akan diwujudkan melalui penguatan literasi publik, edukasi kebijakan, serta partisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan tetap konsisten, objektif, dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan sampai 2029. Dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup ruang kritik, tetapi memastikan kritik dan perbedaan pandangan disampaikan secara bertanggung jawab dan memberikan solusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, K-GIBRAN mengajak seluruh organisasi relawan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama. Setiap perbedaan pandangan diharapkan dapat dikelola melalui dialog yang terbuka, argumentasi berbasis data, serta sikap kenegarawanan.
K-GIBRAN menilai relawan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus bagian dari masyarakat sipil yang ikut menjaga kualitas demokrasi. Dengan komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab, perbedaan politik diharapkan tidak berkembang menjadi polarisasi yang kontraproduktif.
“Bangsa Indonesia membutuhkan energi kolektif untuk membangun, bukan kegaduhan yang menguras perhatian publik. Relawan harus menjadi bagian dari solusi dan ikut menjaga persatuan nasional,” pungkas Arnold.
(Agus Salim)
