Media Humas Polri//Ambon
POLDA MALUKU – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keamanan dan kemajuan daerah. Berangkat dari semangat tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pembangunan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari investasi jangka panjang melalui pendidikan, pembentukan karakter, penguatan budaya literasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Penegasan itu disampaikan Kapolda saat menerima audiensi pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku (UM Maluku) di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri dan perguruan tinggi dalam membangun generasi muda yang berkualitas sekaligus memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.
Audiensi dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., didampingi jajaran pimpinan universitas, dan diterima Kapolda Maluku bersama Direktur Intelkam Polda Maluku, Direktur Binmas Polda Maluku, serta Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor UM Maluku menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Maluku terhadap dunia pendidikan sekaligus memaparkan perkembangan universitas yang terus menunjukkan kemajuan.
Dalam satu tahun terakhir, jumlah program studi di UM Maluku meningkat dari lima menjadi sepuluh program studi dan ditargetkan bertambah menjadi sebelas dalam waktu dekat serta mencapai lima belas program studi pada 2027. Rektor juga mengundang Kapolda Maluku untuk memberikan kuliah umum dan kuliah kebangsaan bagi mahasiswa sebagai bagian dari penguatan karakter, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan generasi muda.
Kapolda menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan bahwa kemitraan antara kepolisian dan perguruan tinggi harus terus diperluas. Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti pada koordinasi menjaga keamanan kampus atau penyelesaian persoalan kamtibmas semata, tetapi harus diarahkan untuk membangun kualitas manusia yang akan menentukan masa depan Maluku.
“Hubungan Polri dengan perguruan tinggi harus melampaui kerja sama yang bersifat operasional. Kita harus membangun kolaborasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Maluku yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun bangsa,” tegas Kapolda.
Menurut Kapolda, keamanan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas atau minimnya gangguan kamtibmas, tetapi juga dari terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif, sehat, dan memiliki kesempatan berkembang melalui pendidikan yang berkualitas.
Karena itu, pembangunan keamanan dan pembangunan sumber daya manusia merupakan dua agenda besar yang tidak dapat dipisahkan.
“Keamanan adalah prasyarat pembangunan, tetapi pembangunan manusia adalah fondasi utama keamanan itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik, karakter yang kuat, dan kesempatan berkembang, maka stabilitas sosial akan tumbuh secara alami,” ujar Kapolda.
Kapolda mengungkapkan, selama bertugas di Maluku dirinya berupaya memahami daerah ini tidak hanya dari sudut pandang penegakan hukum, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan potensi pembangunan.
Menurutnya, Maluku memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, budaya yang kuat, serta generasi muda yang memiliki semangat tinggi untuk maju.
Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila dibarengi dengan pembangunan kualitas manusia yang mampu mengelola dan mengembangkannya.
“Saya melihat Maluku memiliki modal yang luar biasa. Kekayaan laut, sumber daya alam, dan masyarakat yang tangguh merupakan anugerah besar. Persoalannya bukan pada kurangnya potensi, tetapi bagaimana kita membangun manusia yang mampu mengelola seluruh potensi tersebut secara cerdas dan berkelanjutan,” katanya.
Kapolda menilai pembangunan karakter pembelajar menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi generasi muda Maluku. Menurutnya, budaya belajar harus dipahami sebagai proses sepanjang hayat, bukan sekadar mengejar ijazah atau gelar akademik.
Ia mengajak seluruh institusi pendidikan untuk membangun budaya yang mendorong masyarakat terus belajar, terbuka terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam paparannya, Kapolda memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya budaya membaca sebagai fondasi lahirnya masyarakat yang kritis, terbuka, dan inovatif.
Menurutnya, membaca bukan hanya aktivitas akademik, tetapi merupakan pintu masuk bagi lahirnya cara berpikir yang rasional, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan global.
“Budaya membaca harus menjadi gerakan bersama. Masyarakat yang gemar membaca akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih mudah menerima inovasi, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kampus harus menjadi pusat lahirnya budaya literasi yang manfaatnya dirasakan hingga ke desa-desa,” jelas Kapolda.
Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan taman bacaan, komunitas literasi, pendampingan pelajar, hingga berbagai program pengabdian yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
Selain literasi, Kapolda juga menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai bekal menghadapi persaingan global.
Menurutnya, generasi muda Maluku memiliki keberanian dan semangat merantau yang tinggi. Namun, keberanian tersebut harus didukung dengan kompetensi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Saya berharap ke depan lahir gerakan pembelajaran bahasa Inggris yang berkelanjutan di Maluku. Bahkan, apabila memungkinkan, kita dapat mengembangkan konsep Kampung Inggris sebagai ruang membangun budaya belajar, kedisiplinan, kepercayaan diri, sekaligus membuka akses generasi muda terhadap peluang yang lebih luas,” ungkap Kapolda.
Kapolda meyakini bahwa apabila budaya literasi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kemampuan berbahasa asing terus diperkuat sejak dini, generasi muda Maluku akan memiliki daya saing tinggi serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
Ia menegaskan, membangun sumber daya manusia tidak dapat dilakukan melalui program jangka pendek, melainkan membutuhkan komitmen bersama, kesinambungan kebijakan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Membangun Maluku harus dimulai dengan membangun manusianya. Ketika karakter, ilmu pengetahuan, dan semangat belajar menjadi budaya, saya yakin Maluku akan mampu melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menjadi bagian penting dalam kemajuan Indonesia,” tutup Kapolda pada sesi pertama dialog.
Dalam dialog bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku, Kapolda juga menyoroti persoalan sosial yang dinilai menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah, yakni tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan komunitas.
Menurutnya, berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang ditangani Polda Maluku, sebagian besar tindak pidana yang terjadi bukan berasal dari kejahatan terorganisir, melainkan berawal dari persoalan-persoalan di lingkungan domestik yang kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan.
Kapolda mengungkapkan, korban dalam berbagai kasus tersebut didominasi perempuan dan anak, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
“Penegakan hukum memang penting, tetapi hukum hanya menyelesaikan akibat. Jika kita ingin menyelesaikan persoalan hingga ke akar, maka yang harus dibangun adalah keluarga yang kuat, masyarakat yang sehat, dan karakter generasi mudanya,” tegas Kapolda.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen perkara kekerasan yang dianalisis Polda Maluku terjadi di lingkungan domestik, baik dalam lingkup rumah tangga maupun hubungan sosial yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Fenomena tersebut, menurut Kapolda, menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru kerap menjadi lokasi munculnya berbagai bentuk kekerasan yang berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.
Kapolda menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang memicu tingginya angka kekerasan domestik, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan yang belum adaptif, lemahnya komunikasi keluarga, hingga rendahnya kemampuan mengelola konflik dan emosi.
Ia menilai masih terdapat anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari proses mendidik anak atau menyelesaikan persoalan keluarga. Padahal, pola tersebut justru melahirkan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Apabila keluarga mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan pembinaan karakter dengan baik, maka potensi munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial akan jauh berkurang,” ujar Kapolda.
Karena itu, pembangunan manusia menurutnya tidak cukup dilakukan melalui pendidikan formal semata, tetapi harus dibarengi dengan penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, pendidikan karakter, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup secara positif.
Kapolda menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut melalui riset, pengabdian kepada masyarakat, dan penyusunan rekomendasi
(Ongen)
