AMBON//MEDIA HUMAS POLRI
Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak boleh sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Polri juga harus mampu mendengarkan aspirasi, memahami persoalan, serta memberikan respons nyata terhadap kebutuhan masyarakat
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat menggelar kegiatan Mangente Kamtibmas Bersama Pemuda Kudamati di Gereja GPM Rehoboth, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu (4/11/2026)
Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat”, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pimpinan Polda Maluku dengan jemaat, Angkatan Muda GPM, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para ketua RT dan RW.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan, mulai dari pembinaan generasi muda, profesionalisme dan netralitas anggota Polri, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pemberantasan narkoba, dukungan terhadap kegiatan keagamaan, hingga transparansi pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Kapolda menegaskan, komunikasi dua arah menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Melalui kegiatan ini, saya tidak ingin terlalu banyak berbicara. Saya justru ingin lebih banyak mendengarkan keluhan, masukan, usulan, serta ide-ide dari Bapak dan Ibu sekalian. Semua yang disampaikan akan menjadi bahan bagi saya untuk dibahas dan dirapatkan bersama staf di kantor, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja kepolisian,” ungkapnya.
Menurut Kapolda, program kepolisian harus disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan perspektif internal institusi.
Ia menjelaskan, kegiatan Mangente merupakan bagian dari pendekatan Polisi Bersama Masyarakat yang akan menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja Polda Maluku ke depan.
Sejak menerima amanah memimpin Polda Maluku pada 6 Oktober 2026, Kapolda mengaku perlu memahami secara langsung karakteristik wilayah, kehidupan sosial, budaya, serta berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Maluku.
Baginya, kepemimpinan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab institusi, tetapi juga kemampuan memahami masyarakat yang dilayani.
“Polri harus hadir bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelayanan, perlindungan, komunikasi, dan kemitraan yang berkelanjutan,” menjadi penekanan dalam kegiatan tersebut.
SOROT POTENSI PEMUDA DAN PEMBANGUNAN MALUKU
Dalam dialog tersebut, Kapolda turut menyoroti potensi Provinsi Maluku, khususnya sektor perikanan dan pengembangan proyek strategis Blok Masela.
Menurutnya, potensi tersebut harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, termasuk melalui terbukanya kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, serta peningkatan kesejahteraan.
Ia berharap generasi muda Maluku mempersiapkan diri agar mampu mengambil bagian dalam berbagai peluang pembangunan sesuai kompetensi dan persyaratan yang berlaku.
Kapolda juga mengingatkan bahwa keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Situasi kamtibmas yang aman dan kondusif menjadi fondasi bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, berinvestasi, serta menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi.
JEMaat SAMPAIKAN ASPIRASI, KAPOLDA TEGASKAN PROFESIONALISME POLRI
Dalam sesi dialog, perwakilan Jemaat GPM Rehoboth menyampaikan harapan agar Polri turut mendukung pengembangan potensi generasi muda, khususnya di bidang seni dan tarik suara.
Jemaat berharap adanya kemitraan antara kepolisian dan gereja dalam mencari, membina, serta memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolda menyatakan dukungannya terhadap kegiatan positif yang dapat membangun potensi generasi muda. Dalam kesempatan itu, ia juga memperkenalkan lagu ciptaannya berjudul “Beta Maluku”, sebagai ungkapan kecintaan terhadap daerah dan masyarakat Maluku.
Selain pembinaan pemuda, jemaat turut menyoroti pentingnya profesionalisme dan netralitas anggota Polri dalam menangani persoalan maupun konflik sosial.
Masyarakat berharap setiap anggota kepolisian bertindak objektif dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pihak tertentu.
Kapolda menegaskan bahwa seluruh personel Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, objektif, serta berpedoman pada hukum dan ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan personel yang terbukti melakukan keberpihakan dalam penanganan suatu persoalan, Kapolda memastikan tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum, disiplin, maupun kode etik kepolisian.
KAPOLSEK NUSANIWE DIMINTA TINGKATKAN PELAYANAN
Dalam pertemuan itu, masyarakat juga menyampaikan apresiasi terhadap situasi keamanan di wilayah Kecamatan Nusaniwe yang dinilai terjaga melalui berbagai program pemeliharaan kamtibmas.
Jemaat berharap pergantian kepemimpinan di tingkat Polsek tidak mengakibatkan terhentinya program positif yang selama ini telah berjalan.
Merespons hal tersebut, Kapolda meminta Kapolsek Nusaniwe AKP Rudi agar mempertahankan capaian positif dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja hingga lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Kapolda, pergantian pejabat harus menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan, menghadirkan inovasi, dan memperkuat kedekatan personel dengan masyarakat.
DUKUNG KEGIATAN GEREJAWI DAN PEMBINAAN CALON ANGGOTA TNI
Aspirasi lainnya berkaitan dengan rencana pembangunan panggung untuk pemasangan pohon Natal dan pelaksanaan kegiatan gerejawi di halaman Gereja GPM Rehoboth.
Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi menyampaikan bahwa lokasi pembangunan panggung berpotensi memengaruhi jangkauan kamera pengawas atau CCTV milik Polda Maluku.
Karena itu, panitia meminta dukungan dan koordinasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa mengganggu fungsi pengawasan keamanan.
Kapolda menyambut baik rencana kegiatan tersebut dan meminta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease membantu memfasilitasi kebutuhan panitia dengan tetap memperhatikan aspek keamanan serta fungsi CCTV.
Perhatian terhadap generasi muda juga diwujudkan melalui dukungan pembinaan bagi anak-anak Maluku yang berminat mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI.
Kapolda menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pelatihan dan pembinaan dengan memanfaatkan Lapangan Tahapary, sehingga generasi muda dapat mempersiapkan kemampuan fisik, kedisiplinan, dan kesiapan diri menghadapi proses seleksi.
Ia juga menyinggung informasi penerimaan personel TNI yang mencapai sekitar 12.000 orang. Kapolda berharap generasi muda Maluku dapat memanfaatkan peluang pengabdian tersebut melalui persiapan yang matang dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan.
TES URINE BERKALA, PEMBERANTASAN NARKOBA DIPERKUAT
Dalam aspek pembenahan internal, Kapolda menegaskan komitmennya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan personel Polda Maluku.
Ia menyampaikan bahwa tes urine akan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh personel sebagai langkah pengawasan dan pencegahan.
Personel yang belum menjalani pemeriksaan akan terus ditelusuri dan diminta mengikuti tes hingga kewajiban pemeriksaan terpenuhi.
Kapolda menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal institusi. Anggota Polri dituntut menjaga integritas, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan sebelum menjalankan tugas penegakan hukum di tengah masyarakat.
Untuk mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di Maluku, Kapolda juga mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea dan Cukai, serta TNI guna memperkuat pengawasan dan menutup celah masuknya narkotika ke wilayah Maluku.
Ia mengajak masyarakat turut berperan melalui kepedulian terhadap lingkungan dan keberanian menyampaikan informasi apabila mengetahui indikasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
KELUHAN PELAYANAN SIM JADI BAHAN EVALUASI
Persoalan pelayanan publik turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut.
Salah seorang perwakilan jemaat menyampaikan pengalaman dan keluhan terkait proses penerbitan SIM, khususnya tahapan ujian yang dinilai masih menghadapi kendala.
Masyarakat juga menyinggung dugaan praktik percaloan yang menawarkan kemudahan penerbitan SIM melalui jalur tidak resmi dengan biaya lebih besar.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda menyatakan akan memberikan perhatian khusus dan melakukan evaluasi terhadap pelayanan penerbitan SIM oleh jajaran Satuan Lalu Lintas.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan SIM harus berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai prosedur. Praktik percaloan maupun pungutan liar tidak boleh terjadi dalam pelayanan kepolisian.
Kapolda juga mengingatkan setiap personel agar menjaga integritas dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
KABID HUMAS: MANGENTE BUKAN SEKADAR SILATURAHMI
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa kegiatan Mangente merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk membangun komunikasi dua arah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Menurutnya, pendekatan kepolisian yang humanis harus diwujudkan melalui keterbukaan menerima aspirasi, kesediaan mendengarkan kritik, serta kesungguhan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Mangente bukan sekadar kegiatan silaturahmi, tetapi menjadi ruang komunikasi dua arah agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun harapan secara terbuka kepada kepolisian. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi dan dikoordinasikan dengan satuan kerja terkait untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya,” jelas Kabidhumas.
OngenLeano
