Media Humas Polri//Ambon
POLDA MALUKU — Kepolisian Daerah Maluku menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, TNI, Pertamina Patra Niaga, dan pengelola SPBU untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus pengelolaan antrian di SPBU
Rapat yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Senin (14/9/2026), turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku Dr. Sc. Agr. Drh. Faradillah Atamimi, M.TAPSc., Kadis Perindag Provinsi Maluku yang diwakili Dr. Achmad Jais Ely, S.T., M.Si., Asops Kasdam XV/Pattimura yang diwakili Kolonel Infanteri Nuryanto, S.A.P., Kodaeral IX Ambon yang diwakili Kolonel Laut (P) Priyo Dwi Saputro, S.T., M.Tr.Hanla., M.M., M.Han., Kadis Perindag Kota Ambon Drs. Herman S. Tetelepta, M.Si., unsur Lanud Pattimura, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Wayame, Executive General Manager Regional Papua Maluku, serta para pengelola SPBU Tulehu, Galala, Wayame, Passo dan Lateri.
Rapat Koordinasi tersebut secara khusus membahas pengamanan ketersediaan BBM dan pengelolaan antrean di SPBU, menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat di sejumlah SPBU setelah adanya kenaikan harga BBM.
Kapolda Maluku menegaskan, situasi tersebut perlu dikelola secara bersama-sama agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrean kendaraan tidak berkembang menjadi persoalan baru, terutama gangguan terhadap arus lalu lintas dan ketertiban umum.
“Yang perlu kita lakukan adalah melihat secara utuh apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kita harus mengelolanya dengan baik sehingga potensi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita cegah dengan cepat dan tepat,” tegas Dadang.
Menurut Kapolda, kondisi masyarakat di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan pola penanganan yang terkoordinasi. Karena itu, pemerintah, TNI-Polri, Pertamina dan pengelola SPBU harus memiliki persepsi serta langkah yang sama dalam memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
“Kita memahami kondisi masyarakat kita. Pasca kenaikan harga BBM, tentu ada dinamika di lapangan. Antrean panjang di SPBU dapat terjadi dan apabila tidak dikelola dengan baik, antrean bisa sampai ke ruas jalan utama dan mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujarnya.
Dadang meminta seluruh pihak tidak hanya berfokus pada persoalan antrean, tetapi juga memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, pengawasan penyaluran dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita perlu mendapatkan informasi yang jelas dan terkini dari Pertamina mengenai ketersediaan stok BBM di wilayah Maluku. Dengan informasi yang akurat, kita bisa mengatur langkah secara efektif sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” kata Kapolda.
Dalam rapat tersebut, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Wayame menyampaikan bahwa persediaan BBM di wilayah Maluku dalam kondisi aman untuk beberapa hari ke depan.
“Untuk ketersediaan stok BBM saat ini masih dalam kondisi aman untuk beberapa hari ke depan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kelangkaan BBM di wilayah Maluku,” ujar perwakilan Pertamina Patra Niaga.
Pertamina juga menyampaikan bahwa antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU bukan semata-mata disebabkan oleh persoalan ketersediaan stok, tetapi antara lain karena meningkatnya jumlah konsumen yang datang pada waktu yang bersamaan sehingga terjadi penumpukan kendaraan.
“Antrean yang terjadi di beberapa SPBU lebih banyak dipengaruhi oleh konsumen yang datang secara bersamaan pada waktu tertentu. Kami telah mengambil sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi penumpukan antrean di SPBU,” jelasnya.
Pertamina berharap pengelolaan distribusi BBM dapat terus diperkuat melalui koordinasi dengan Polri, TNI, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami sangat berharap kerja sama dan koordinasi dengan kepolisian, TNI dan seluruh lembaga terkait terus berjalan, sehingga penyaluran BBM tetap terjaga dan pengawasannya dapat dilakukan bersama. Dengan demikian masyarakat bisa memperoleh kebutuhan BBM dengan baik dan mudah,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk respons cepat Polda Maluku bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika masyarakat
Menurutnya, kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga memastikan persoalan distribusi dan antrean BBM tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Rositah juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan maupun terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya terkait isu kelangkaan BBM.
(OngenLeano)
