Ambon Maluku //Media Humas Polri
Abraham Souisa Ketua Forum Pergerakan Kora-Kora Maluku)Angka selalu punya cara untuk terlihat memukau di atas kertas, apalagi jika dicetak tebal dalam sebuah pamflet pencapaian pemerintah daerah.
Baru-baru ini, publik disuguhi publikasi kebanggaan Pemerintah Provinsi Maluku yang menonjolkan tren positif pertumbuhan ekonomi. Angka 5,16% pada Triwulan I yang merangkak naik menjadi 5,31% pada Triwulan II 2026 secara kumulatif memang patut diakui melampaui rata-rata pertumbuhan nasional.Namun, sebelum kita larut dalam eforia selebrasi, sebuah kajian analitis yang kritis mutlak diperlukan.
Apakah deretan persentase ini adalah representasi dari otot ekonomi riil Maluku yang sesungguhnya, atau sekadar riasan kosmetik statistik untuk menutupi kerentanan struktural yang ada di baliknya?Tersandera Belanja Birokrasi dan Konsumsi ASNJika kita membedah anatomi pertumbuhan 5,31% tersebut, akan terlihat gamblang bahwa fondasi perekonomian Maluku masih sangat rapuh dan terlalu bergantung pada “injeksi” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Merujuk pada data resmi dari instansi terkait, lonjakan pertumbuhan tertinggi tidak datang dari daya saing industri murni, melainkan disumbang secara signifikan oleh sektor Administrasi Pemerintahan yang tumbuh melesat sebesar 5,76%.Apa maknanya bagi rakyat Maluku? Roda ekonomi berputar lebih kencang bukan karena sektor swasta yang berekspansi produktif atau lahirnya kemandirian investasi lokal, melainkan akibat stimulus birokrasi: momentum pencairan Gaji ke-13, penambahan satuan kerja baru, hingga masifnya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertumbuhan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (6,95%) hanyalah efek domino dari tingkat konsumsi aparatur negara ini.
Perekonomian yang nyaris sepenuhnya digerakkan oleh pengeluaran konsumtif birokrasi adalah sebuah alarm bahaya. Apabila esok hari terjadi efisiensi fiskal, pemotongan anggaran dari pusat, atau sekadar pelemahan daya beli ASN, dapat dipastikan perputaran uang di Maluku akan langsung lumpuh dan mengalami kontraksi tajam.Ironi Ekspor di Tengah Tsunami DefisitKlaim “Peningkatan Nilai Ekspor Daerah” yang tercetak sebagai salah satu pilar keberhasilan dalam pamflet tersebut merupakan narasi yang menabrak realita.
Berdasarkan rilis neraca perdagangan, alihalih mencatat surplus yang membanggakan, aktivitas perdagangan luar negeri Maluku justru terperosok dalam jurang defisit sebesar US$ 370,45 juta sepanjang semester I 2026.Nilai ekspor yang diklaim sebagai capaian positif nyatanya hanya menyentuh US$ 28,46 juta. Angka ini tenggelam tak berdaya menghadapi raksasa nilai impor (yang didominasi migas) sebesar US$ 398,91 juta. Parahnya lagi, defisit ini membengkak drastis dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Membanggakan segelintir peningkatan ekspor sembari menutup mata terhadap tsunami impor yang tak terkendali adalah bentuk sesat pikir dalam membaca indikator makroekonomi secara utuh.
Hilirisasi Kosmetik dan Bom Waktu EkologisKritik paling tajam harus diarahkan pada klaim “Dimulainya Agenda Hilirisasi Sektor Unggulan” dan “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”.
Sebagai provinsi kepulauan, sektor primer seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memang menjadi tulang punggung. Namun, menerjemahkan ekstraksi sumber daya alam hanya sebatas angka persentase pertumbuhan demi gengsi politik adalah sebuah kejahatan ekologis jangka panjang jika tidak diiringi dengan instrumen pengendalian yang rigid.Narasi keberlanjutan tidak bisa hanya hidup di atas kanvas desain grafis.
Hilirisasi yang rasional dan substansial menuntut kepatuhan mutlak terhadap regulasi penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam PP 22/2021.
Klaim sukses pengelolaan sumber daya alam patut digugat: apakah pemerintah daerah secara ketat telah mengawasi setiap fasilitas industri agar mematuhi Persetujuan Teknis (Pertek) pembuangan air limbah dan baku mutu emisi? Bagaimana dengan kejelasan Rincian Teknis penyimpanan dan penanganan limbah B3 dari fasilitas-fasilitas hilirisasi tersebut?Tanpa adanya evaluasi teknis yang ketat dan dokumen kebijakan strategis—seperti tata persampahan regional dan perencanaan TPA yang terintegrasi untuk menampung residu operasional—agenda hilirisasi hanyalah kedok eksploitasi.
Angka makroekonomi yang meroket akan menjadi bumerang telak jika pemerintah daerah tumpul dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Maluku sedang mempertaruhkan daya dukung lingkungannya demi capaian persentase sesaat.KesimpulanDi atas kertas, klaim capaian makroekonomi Gubernur Maluku saat ini tidak sepenuhnya salah dari kacamata kalkulator statistik. Namun, data-data tersebut gagal lolos dalam uji substansi dan rasionalitas ekonomi.
Pembangunan daerah yang sesungguhnya butuh lebih dari sekadar desain apik yang membanggakan angka pertumbuhan hasil “pesta” gaji ASN dan kucuran APBD. Maluku Maju tidak bisa dibangun di atas fondasi konsumtif, neraca perdagangan yang berdarah akibat defisit, dan jargon keberlanjutan lingkungan yang miskin implementasi pengawasan di lapangan. Publik Maluku berhak disajikan transparansi dan kerja nyata yang berdampak pada kemandirian ekonomi, bukan sekadar riasan kosmetik statistik belaka.
(OngenLeano)
