Perkuat Deteksi Dini Karhutla Satgas OPS Amanusa II Polda Maluku Sinergikan Pencegahan dan Penegakan Hukum Dengan Dinas Kehutanan 

oleh -299 Dilihat

Ambon //Media Humas Polri

Polda Maluku terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi lintas instansi. Tidak hanya mendorong deteksi dini dan percepatan penanganan titik api, upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melawan hukum

Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Subsatgas Penyelidikan dan Penyidikan (Lidik-Sidik) Ditreskrimsus Polda Maluku dalam rangka Operasi Amanusa II bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Kamis (19/11/2026), pukul 10.00 WIT

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Jalan Tulukabessy Nomor 23, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dipimpin Aipda Herman Fatlolon dan diterima Zulfikar I. Y. Maruapey, S.Hut., staf Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Dalam koordinasi tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis pencegahan dan penanggulangan karhutla, mulai dari pemantauan titik panas (*hotspot*), kesiapan personel dan sarana prasarana, mekanisme koordinasi dengan instansi terkait, hingga dukungan informasi untuk kepentingan penegakan hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menjelaskan bahwa pemantauan potensi karhutla, khususnya di wilayah Kota Ambon, dilakukan melalui verifikasi titik panas menggunakan aplikasi Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi), serta informasi dan laporan yang disampaikan masyarakat.

Zulfikar I. Y. Maruapey menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi pemantauan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan.

“Untuk mengantisipasi karhutla, kami melakukan pemantauan dan verifikasi titik panas melalui aplikasi Sipongi, selain menerima informasi dari masyarakat. Apabila ditemukan indikasi kebakaran, informasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memiliki satuan tugas (Satgas) karhutla yang disiagakan untuk turun langsung ke lokasi apabila terjadi kebakaran. Selain kesiapan personel, dinas tersebut juga memiliki satu unit kendaraan operasional khusus yang digunakan untuk mendukung penanggulangan kebakaran, terutama ketika diperlukan akses menuju titik api yang berada lebih jauh atau di bagian dalam kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kehutanan juga membangun koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk memastikan penanganan kebakaran berlangsung cepat dan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Zulfikar menjelaskan, keterlibatan Dinas Kehutanan dalam penanganan kebakaran dilakukan terutama ketika titik kebakaran telah memasuki kawasan hutan, seperti hutan lindung. Dalam kondisi tersebut, Dinas Kehutanan memberikan dukungan kepada petugas pemadam kebakaran melalui kesiapan personel dan sarana operasional yang dimiliki.

“Koordinasi dengan Damkar sangat penting agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Dinas Kehutanan juga memiliki personel Satgas yang siap dikerahkan serta kendaraan operasional untuk mendukung penanganan apabila kebakaran telah memasuki kawasan hutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Aipda Herman Fatlolon yang mewakili Satgas Gakkum Subsatgas Lidik-Sidik Ditreskrimsus Polda Maluku menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti setiap informasi dan temuan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku.

Ia meminta dukungan dan kerja sama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku agar setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan pelaku pembakaran yang ditemukan dalam proses pemantauan maupun penanganan karhutla dapat segera dikoordinasikan dan disampaikan kepada Satgas Gakkum untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

“Satgas Gakkum siap menindaklanjuti setiap informasi dan temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Kami berharap pihak Dinas Kehutanan dapat memberikan dukungan informasi apabila dalam proses penanganan karhutla ditemukan adanya dugaan pelaku pembakaran. Informasi tersebut penting agar dapat segera kami tindak lanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Herman.

Menurutnya, sinergi antara instansi teknis dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api dan pemulihan kawasan terdampak, tetapi juga memastikan setiap dugaan tindak pidana yang ditemukan dapat diproses secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan karhutla yang terpadu, mulai dari deteksi dini, pencegahan, respons cepat, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah Maluku.

Menurutnya, ancaman karhutla membutuhkan kesiapsiagaan bersama karena dampaknya tidak hanya merusak ekosistem dan kawasan hutan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, serta kualitas lingkungan hidup.

“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi, pertukaran informasi, kesiapan personel, dan dukungan sarana prasarana dari seluruh pihak terkait. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan setiap potensi kebakaran dapat dideteksi lebih awal dan ditangani secara cepat, terpadu, serta tepat sasaran,” tegas Rositah.

Ia menambahkan, melalui Satgas Ops Amanusa II, Polda Maluku terus mendorong penguatan langkah preventif dan koordinasi dengan instansi teknis guna meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pada saat yang sama, langkah penegakan hukum juga menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana pembakaran.

Kabid Humas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok di kawasan rawan kebakaran, serta segera melaporkan kepada aparat atau instansi terkait apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran.

“Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah karhutla. Kami mengajak seluruh warga untuk tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, menjaga lingkungan, dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Pencegahan akan jauh lebih efektif apabila menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Melalui koordinasi ini, Satgas Ops Amanusa II Polda Maluku berharap terbangun pola kerja sama yang semakin solid antara kepolisian, Dinas Kehutanan, Damkar, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman karhutla.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen Polda Maluku untuk mengedepankan deteksi dini, pencegahan, respons cepat, dan penegakan hukum melalui sinergi lintas sektor guna melindungi kawasan hutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di Provinsi Maluku.

OngenLeano


jasa pembuatan website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.