Ambon //Media Humas Polri
Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kualitas perencanaan umum dan penganggaran sebagai fondasi utama untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta berdampak langsung terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat.
Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan yang merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Tahun 2026 tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.
Rapat kerja diikuti Wakapolda Maluku, Irwasda, para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang, Dansat Brimob, Kepala SPN, pejabat utama lainnya, para Kasubag Renmin dan Kaur Ren Satker Polda, serta para Kabag Ren Polres jajaran beserta operator.
Forum ini tidak hanya membahas aspek administratif perencanaan dan anggaran, tetapi diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan penggunaan sumber daya organisasi benar-benar terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa kondisi keamanan di wilayah Maluku secara umum semakin kondusif. Namun, kondisi tersebut harus terus dijaga melalui kemampuan jajaran kepolisian dalam merespons setiap gangguan secara cepat, tepat dan tuntas.
> “Situasi di wilayah kita saat ini semakin kondusif. Walaupun masih ada sedikit kejadian dan permasalahan, hal itu tidak terlalu memengaruhi situasi Kamtibmas secara keseluruhan. Indikatornya sederhana, masyarakat dapat berangkat ke kantor, sekolah, bekerja maupun ke pasar dengan aman dan lancar tanpa rasa takut,”tegas Dadang.
Menurut Kapolda, kondisi Kamtibmas yang kondusif bukan alasan bagi jajaran untuk mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya, setiap informasi mengenai kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman harus segera direspons agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
> “Apabila ada informasi atau laporan tentang kejadian, baik kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman, harus direspons dengan cepat dan ditangani dengan baik hingga tuntas. Jangan sampai persoalan kecil membias ke mana-mana,” ujarnya.
Kapolda juga meminta seluruh satuan kewilayahan memaksimalkan kegiatan kepolisian sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Dadang menegaskan, kualitas perencanaan harus diukur dari sejauh mana program yang disusun mampu menjawab persoalan masyarakat.
Karena itu, setiap keluhan maupun komplain masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Harkamtibmas dan pelayanan kepolisian harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan.
“Apabila ada komplain dari masyarakat terkait tugas Harkamtibmas maupun pelayanan kita, harus diterima dan direspons dengan cepat. Lakukan pembenahan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi sesuai tugas pokok kita sebagai institusi pemelihara Kamtibmas,” kata Kapolda.
Ia mengingatkan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh tugas tersebut, kata dia, harus diterjemahkan sejak awal melalui perencanaan yang matang dan strategis.
> “Tugas pokok kita harus bisa diterjemahkan dalam bentuk perencanaan yang baik dan strategis. Saya harapkan rapat kerja fungsi perencanaan umum dan anggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian ke depan di wilayah Maluku,” tandasnya.
Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda Maluku menegaskan bahwa rapat kerja fungsi perencanaan dan anggaran menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan seluruh satuan kerja dengan arah kebijakan Polri.
Menurutnya, proses perencanaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus memastikan kesinambungan antara program, kebutuhan organisasi, dukungan anggaran dan hasil yang ingin dicapai.
> Perencanaan harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan terarah, terukur dan sesuai dengan prioritas organisasi. Setiap kebutuhan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan dikaitkan dengan target kinerja yang jelas,”ujar Karo Rena.
Ia menambahkan, keterlibatan para pejabat perencanaan dari tingkat Polda hingga Polres jajaran penting untuk membangun kesamaan persepsi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
> “Kita ingin memastikan bahwa perencanaan di setiap satuan kerja benar-benar menggambarkan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan demikian, dukungan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan paparan mengenai timeline penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) di lingkungan Polri oleh Kabag Renprograr sebagai bagian dari penyamaan pemahaman terhadap tahapan perencanaan organisasi.
Rapat kerja juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan pelayanan publik terbaik dari Polri kepada Kapolres Buru yang diserahkan langsung oleh Kapolda Maluku.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dari kinerja kepolisian yang harus terus diperkuat.
Kapolres Buru yang menerima penghargaan juga menyampaikan testimoni terkait capaian pelayanan publik yang diraih satuannya.
Kapolda menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus dipandang sebagai motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai capaian administratif.
Kabidhumas Polda Maluku menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran memiliki hubungan erat dengan keberhasilan Polri membangun kepercayaan publik.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai Polri dari hasil penegakan hukum, tetapi juga dari kecepatan merespons persoalan, kualitas pelayanan, kehadiran polisi di tengah masyarakat dan kemampuan menjaga situasi tetap kondusif.
> “Perencanaan yang baik pada akhirnya harus terlihat dalam kualitas pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ketika program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten, maka manfaatnya akan dirasakan langsung dan kepercayaan publik terhadap Polri semakin kuat,”ujar Kabidhumas Polda Maluku.
Ia mengatakan, jajaran Humas juga memiliki peran strategis dalam memastikan informasi mengenai program dan kinerja kepolisian tersampaikan secara terbuka, proporsional dan mudah dipahami masyarakat.
“Transparansi informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Karena itu, capaian maupun program kepolisian harus dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan Polri dan bagaimana manfaatnya bagi mereka,”katanya.
Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 berlangsung lancar hingga selesai.
Melalui forum tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola perencanaan yang semakin strategis, berbasis kebutuhan, terukur dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap dukungan sumber daya organisasi benar-benar memperkuat pelaksanaan tugas Polri sekaligus memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku.
(OngenLeano)
