‎Polri Perluas Program POLIRAN Bantu Pencari Kerja Lewat Kolaborasi Dunia Usaha

oleh -233 Dilihat

Media Humas Polri//JAKARTA

Polri memperluas program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan menyasar korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, serta pengangguran usia muda. Program ini bertujuan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan melalui peran Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa dan kelurahan.

‎POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.

‎Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri dalam program tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, bukan mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan.

‎Hal itu disampaikan Rudy pada Rabu (18/11/2026). Ia menyebutkan, pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, ditambah 12,8 juta orang yang tergolong setengah pengangguran.

‎Untuk memperluas jangkauan program, Bhabinkamtibmas ditugaskan mendata masyarakat yang belum bekerja, mengidentifikasi keterampilan pencari kerja, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan setempat.

‎Masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri akan diarahkan mengikuti pelatihan melalui BLK maupun lembaga pelatihan kerja. Polri juga membantu mempermudah administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

‎Perhatian khusus diberikan kepada korban PHK dan penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan bursa kerja atau job fair POLIRAN, Polri mendorong perusahaan menyediakan kesempatan kerja yang inklusif sesuai kompetensi penyandang disabilitas.

‎Pelaksanaan program juga disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing daerah. Di Jawa Barat, POLIRAN diarahkan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Di Jawa Tengah, program dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kerawanan sosial, sedangkan di Jawa Timur dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.

‎Sementara itu, di Bali program difokuskan pada sektor pariwisata. Adapun di Batam dan Kepulauan Riau, sasaran pengembangan diarahkan pada sektor maritim dan kawasan industri.

‎Polri turut melakukan pengawasan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, serta penyalahgunaan informasi lowongan pekerjaan yang dapat merugikan pencari kerja.

‎Rudy menegaskan, keberhasilan POLIRAN tidak diukur dari jumlah peserta job fair atau banyaknya lowongan yang tersedia, melainkan dari jumlah masyarakat yang benar-benar memperoleh pekerjaan.

‎Untuk memastikan efektivitas program, data pencari kerja, penempatan tenaga kerja, serta perkembangan hasil pelaksanaan akan dipantau melalui sistem pendataan dan dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.

‎Ia menekankan, POLIRAN harus memberikan hasil nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, sehingga program tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.

‎Sumber : Humas Polda Kaltim

‎(Supriadi)


jasa pembuatan website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.