Ambon //Media Humas Polri
Abraham Souisa (Ketua FK2M)Rencana Pemerintah Kota Ambon mengkaji kembali pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) dari kawasan Mardika ke Tawiri kembali membuka perdebatan lama: apakah RPH harus meninggalkan pusat kota demi penataan kawasan, atau tetap dipertahankan dengan transformasi besar-besaran agar menjadi fasilitas modern yang ramah lingkungan?Pertanyaan ini tidak sederhana,jumat 14 agustus 2026.
Sebab RPH bukan sekadar bangunan tempat pemotongan sapi. RPH adalah bagian dari sistem pangan kota yang berhubungan langsung dengan ketersediaan daging, biaya distribusi, pendapatan pelaku usaha, hingga harga yang akhirnya dibayar masyarakat.
Pemerintah Kota Ambon sendiri menyadari bahwa keputusan relokasi tidak boleh hanya dilihat dari persoalan bau dan estetika kawasan.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan perlunya kajian dari sisi ekonomi karena pemindahan RPH ke Tawiri berpotensi menambah biaya transportasi sapi dan distribusi daging yang dapat berdampak pada harga jual kepada masyarakat.
Di sinilah persoalan sebenarnya dimulai.RPH Mardika: Masalah Lama di Lokasi StrategisTidak dapat dipungkiri, keberadaan RPH Mardika saat ini menghadapi persoalan serius.Lokasinya berada di kawasan pusat aktivitas Kota Ambon, berdekatan dengan pasar, permukiman, dan fasilitas publik.
Aktivitas pemotongan hewan menghasilkan limbah organik berupa darah, isi rumen, kotoran, serta air limbah pencucian yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau dan gangguan lingkungan.Keluhan masyarakat terhadap bau bukan persoalan yang bisa diabaikan.
Kota yang sedang berupaya menata wajah kawasan Mardika tentu membutuhkan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman.
Penataan kawasan Mardika sendiri menjadi perhatian pemerintah karena kawasan ini merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi Kota Ambon. Namun, apakah satu-satunya jawaban adalah memindahkan RPH?Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati.
Karena masalah utama RPH Mardika sebenarnya bukan semata-mata lokasi, tetapi bagaimana fasilitas tersebut dikelola.5.059 Sapi per Tahun: RPH Mardika Bukan Fasilitas KecilBerdasarkan data BPS tahun 2025, jumlah sapi yang dipotong mencapai 5.059 ekor per tahun.Jika dihitung rata-rata:5.059 ekor ÷ 365 hari = sekitar 14 ekor sapi per hari.
Angka ini menunjukkan bahwa RPH Mardika memiliki peran penting dalam rantai pasok daging Kota Ambon.Dengan asumsi satu ekor sapi menghasilkan sekitar 200 kilogram karkas, maka produksi tahunan mencapai:5.059 ekor × 200 kg = ±1.011.800 kg karkas per tahun.Dengan harga daging sapi sekitar Rp150.000/kg, maka nilai ekonomi dari aktivitas pemotongan tersebut mencapai:±Rp151,7 miliar per tahun.
Artinya, setiap keputusan terhadap RPH bukan hanya persoalan bangunan, tetapi menyangkut sistem ekonomi pangan dengan nilai ratusan miliar rupiah.Relokasi ke Tawiri: Menyelesaikan Bau, Tetapi Menghitung Biaya BaruPilihan memindahkan RPH ke Tawiri tentu memiliki keuntungan.
Pertama, kawasan pusat kota akan lebih bersih.Kedua, konflik antara aktivitas pemotongan dengan lingkungan sekitar dapat dikurangi.Ketiga, pemerintah dapat membangun fasilitas baru yang sejak awal dirancang sesuai standar RPH modern.
Namun, relokasi juga memiliki konsekuensi ekonomi.Saat ini rantai distribusi relatif pendek:Sapi → RPH Mardika → Pasar Mardika → KonsumenJika pindah ke Tawiri, rantainya berubah menjadi:Sapi → Tawiri → Pemotongan → Pengiriman daging kembali ke kota → Pedagang → KonsumenArtinya ada perjalanan tambahan.
Dengan estimasi kebutuhan transportasi sekitar 1.012 perjalanan per tahun untuk mengangkut sapi dan distribusi kembali daging, tambahan biaya logistik dapat mencapai sekitar:±Rp1,2 miliar per tahun.
Jika dibagi terhadap produksi karkas tahunan sekitar 1 juta kilogram, tambahan biaya distribusi berada pada kisaran:±Rp1.250/kg daging.Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam sistem perdagangan, biaya tersebut dapat berkembang karena adanya: tambahan margin pedagang, biaya tenaga kerja, biaya operasional kendaraan, risiko penyusutan bobot sapi, kebutuhan fasilitas rantai dingin.
Pada akhirnya, masyarakat sebagai konsumen berpotensi ikut menanggung konsekuensinya.Jangan Sampai Kita Memindahkan Masalah, Bukan Menyelesaikan MasalahPertanyaan kritisnya:Apakah masalah RPH Mardika adalah karena lokasinya?Atau karena teknologi dan manajemen pengelolaannya belum mengikuti standar modern?Jika persoalannya adalah bau, limbah, dan tampilan kawasan, maka sebenarnya teknologi dapat menjadi solusi.
Banyak kota besar tetap memiliki fasilitas pemotongan hewan di kawasan perkotaan, tetapi dengan pendekatan berbeda: bangunan tertutup, sistem sanitasi ketat, pengolahan limbah terpadu, pengendalian bau, pemisahan zona kotor dan zona bersih.RPH tidak harus selalu identik dengan bangunan kumuh dan bau.
Alternatif Kedua: Mengubah RPH Mardika Menjadi RPH Modern PerkotaanDengan luas lahan sekitar 300 meter persegi, memang tidak mudah membangun RPH konvensional.Namun keterbatasan lahan bukan berarti tidak ada pilihan.
Konsep yang dapat dikaji adalah pembangunan vertikal.Lantai bawah: penerimaan sapi, kandang transit, ruang pemotongan, pengelolaan limbah awal.
Lantai atas: ruang pemeriksaan kesehatan hewan, administrasi, fasilitas pekerja, ruang pendukung.Bangunan dapat dibuat tertutup dengan desain modern sehingga dari luar tidak lagi terlihat seperti rumah potong tradisional.
Kunci Utamanya Ada Pada IPALJika ingin mempertahankan RPH Mardika, pemerintah tidak boleh melakukan revitalisasi setengah hati.
Masalah utama harus diselesaikan pada sumbernya:Limbah.Dengan kapasitas pemotongan sekitar 14–17 ekor per hari, kebutuhan IPAL diperkirakan minimal sekitar:20–30 meter kubik per hari.Sistem pengolahan harus mampu menangani: darah, lemak, limbah pencucian, sisa organik.Teknologi pengolahan dapat menggunakan: penyaringan awal, bak anaerob, aerasi, filtrasi akhir.
Bahkan limbah organik seperti isi rumen dan kotoran sapi dapat diarahkan menjadi kompos atau energi alternatif.Dengan pendekatan ini, RPH tidak lagi menjadi sumber masalah, tetapi menjadi fasilitas ekonomi hijau.
Mana Pilihan yang Lebih Rasional?Jika hanya melihat tata ruang, relokasi ke Tawiri memang terlihat sebagai solusi paling mudah.Namun kebijakan publik tidak boleh berhenti pada pertanyaan:”Apakah RPH mengganggu kawasan kota?”Pertanyaan yang lebih penting adalah:”Apa solusi yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya sosial dan ekonomi paling kecil?”Relokasi membutuhkan: pembangunan fasilitas baru, infrastruktur baru, biaya distribusi tambahan, risiko kenaikan harga.Sementara revitalisasi membutuhkan: investasi awal, perubahan desain, teknologi pengolahan limbah, manajemen yang lebih profesional.
Tetapi keuntungan besarnya: pasar tetap dekat, biaya distribusi rendah, harga daging lebih terkendali, investasi lebih efisien.Kesimpulan: RPH Mardika Tidak Harus Dipertahankan Apa Adanya, Tetapi Juga Tidak Harus Dipindahkan Secara OtomatisPemerintah Kota Ambon berada pada persimpangan penting.
Pilihan pertama adalah memindahkan RPH ke Tawiri dan menerima konsekuensi biaya baru.Pilihan kedua adalah melakukan transformasi total RPH Mardika menjadi fasilitas modern yang bersih, tertutup, dan ramah lingkungan.
Yang tidak boleh dilakukan adalah membiarkan kondisi sekarang terus berlangsung.Sebab mempertahankan RPH lama tanpa perubahan berarti mempertahankan masalah.
Namun memindahkan RPH tanpa menghitung dampak ekonomi juga berisiko menciptakan masalah baru.Kota Ambon membutuhkan keputusan yang bukan hanya menyelesaikan persoalan bau hari ini, tetapi juga menjaga ketahanan pangan dan keterjangkauan harga daging masyarakat dalam jangka panjang.Karena pada akhirnya, persoalan RPH bukan hanya tentang tempat memotong sapi. Ini tentang bagaimana sebuah kota menata ruang tanpa membebani meja makan warganya.
(OL)
