Media Humas Polri//Ambon
POLDA MALUKU – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa masa depan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada setiap calon anggota sejak menempuh pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN). Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, profesional, dan humanis merupakan investasi strategis untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku di Negeri Passo, Kota Ambon, Kamis (6/8/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan seluruh proses pendidikan pembentukan anggota Polri berjalan sesuai standar, sekaligus mengevaluasi kesiapan lembaga pendidikan dalam mencetak Bhayangkara yang mampu menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks di era modern.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Karo SDM Polda Maluku, Karo Logistik Polda Maluku, Kabiddokkes Polda Maluku, Korspripim Polda Maluku, serta diterima langsung oleh Kepala SPN Polda Maluku bersama seluruh pejabat utama, tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, dan staf SPN.
Bagi Kapolda, sidak tersebut bukan sekadar agenda rutin pengawasan, melainkan momentum strategis untuk memastikan bahwa proses pendidikan di SPN benar-benar menghasilkan anggota Polri yang tidak hanya menguasai kemampuan teknis kepolisian, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kepemimpinan, empati, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
“Masa depan Polri ditentukan dari kualitas pendidikan yang kita bangun di SPN hari ini. Di sinilah karakter seorang Bhayangkara dibentuk. Jika proses pendidikan berlangsung dengan baik, maka Polri akan memiliki personel yang profesional, berintegritas, humanis, dan mampu menjawab harapan masyarakat,” tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.
Kapolda menegaskan, kekuatan utama institusi Polri tidak terletak pada kemajuan teknologi, kelengkapan sarana prasarana maupun besarnya anggaran organisasi, tetapi pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas di lapangan.
Menurutnya, masyarakat tidak berhadapan langsung dengan gedung, kendaraan dinas ataupun berbagai fasilitas modern yang dimiliki Polri. Yang mereka rasakan adalah kualitas pelayanan dari setiap anggota Polri ketika memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, maupun penegakan hukum.
“Kekuatan terbesar organisasi Polri bukan berada pada gedung yang megah ataupun peralatan modern, melainkan pada kualitas manusianya. Ketika SDM Polri berkualitas, pelayanan publik akan semakin baik, kepercayaan masyarakat meningkat, dan citra institusi akan semakin kuat. Sebaliknya, secanggih apa pun fasilitas yang dimiliki, tanpa SDM yang unggul, pelayanan yang profesional tidak akan pernah terwujud,” ujar Kapolda.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan SDM Polri harus dilakukan secara berkesinambungan, dimulai sejak proses rekrutmen, pendidikan pembentukan, pembinaan karakter, hingga pengembangan karier. Oleh sebab itu, SPN memiliki posisi yang sangat strategis sebagai “kawah candradimuka” yang menentukan kualitas wajah Polri di masa depan.
Kapolda mengingatkan bahwa setiap siswa yang saat ini menjalani pendidikan bukan hanya sedang dipersiapkan menjadi aparat penegak hukum, tetapi juga calon pelayan masyarakat yang kelak menjadi representasi negara dalam memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan kepada masyarakat.
“SPN bukan sekadar tempat mendidik seseorang menjadi polisi. SPN adalah tempat membangun karakter, integritas, kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, dan etika pengabdian. Nilai-nilai yang ditanamkan hari ini akan melekat sepanjang perjalanan pengabdian mereka sebagai anggota Polri,” katanya.
Lebih lanjut Kapolda menekankan bahwa transformasi pendidikan kepolisian harus terus dilakukan agar mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman. Menurutnya, tantangan tugas Polri saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, mulai dari kejahatan berbasis teknologi, konflik sosial, perlindungan kelompok rentan, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, profesional, transparan, dan humanis.
Karena itu, proses pembelajaran di SPN tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan teori maupun peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus membangun kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kecerdasan emosional, komunikasi publik, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara profesional.
Kapolda meminta seluruh tenaga pendidik dan instruktur untuk terus melakukan inovasi dalam metode pembelajaran melalui pendekatan yang lebih aplikatif, seperti simulasi penanganan kasus, studi kasus nyata, diskusi interaktif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, hingga evaluasi berbasis pengalaman lapangan.
“Jangan hanya melatih siswa menghadapi situasi yang ideal. Latih mereka menghadapi kondisi yang paling sulit. Ajarkan bagaimana menghadapi masyarakat yang sedang marah, korban yang mengalami trauma, pelaku yang agresif, hingga situasi yang mengharuskan seorang polisi mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di situlah kualitas seorang anggota Polri benar-benar diuji,” tegasnya.
Menurut Kapolda, pendidikan kepolisian harus mampu melahirkan personel yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, memiliki empati tinggi, mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.
Ia menambahkan bahwa setiap anggota Polri harus menyadari profesinya merupakan profesi pengabdian. Sebagian besar masyarakat datang ke kantor polisi dalam kondisi menghadapi persoalan, menjadi korban tindak pidana, atau membutuhkan perlindungan negara. Karena itu, kehadiran anggota Polri harus mampu memberikan rasa aman, ketenangan, dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Polisi yang hebat bukan hanya yang mampu menegakkan hukum, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa keadilan, memberikan ketenangan, dan menjadi harapan masyarakat ketika mereka menghadapi persoalan. Itulah karakter Bhayangkara yang harus dibangun sejak di bangku pendidikan,” pungkas Kapolda.
Selain menekankan penguatan kompetensi teknis dan profesionalisme, Kapolda Maluku juga menggarisbawahi pentingnya membangun karakter anggota Polri melalui pendekatan sosial dan budaya yang sesuai dengan karakteristik wilayah penugasan.
Menurutnya, sebagai provinsi yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, serta pengalaman sejarah dalam menjaga harmoni sosial, Maluku membutuhkan sosok anggota Polri yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu membaca dinamika sosial masyarakat dan menyelesaikan persoalan secara persuasif dengan mengedepankan nilai-nilai lokal.
Karena itu, Kapolda meminta agar SPN Polda Maluku mulai memperkuat materi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Maluku ke dalam proses pendidikan, sehingga lulusan SPN memiliki kompetensi teknis sekaligus kecerdasan sosial dan budaya dalam menjalankan tugas.
“Anggota Polri yang bertugas di Maluku harus memahami masyarakat Maluku. Mereka harus mengenal budayanya, memahami karakter sosialnya, serta mampu menggunakan pendekatan-pendekatan lokal dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Nilai hidup orang basudara dan Pela Gandong merupakan modal sosial yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan,” ujar Kapolda.
Ia menilai pendekatan berbasis budaya akan membuat kehadiran Polri semakin diterima masyarakat, memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi strategi efektif dalam mencegah konflik dan memelihara keamanan secara berkelanjutan.
Kapolda juga menegaskan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, kurikulum pendidikan kepolisian harus terus berkembang mengikuti dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pengabdian.
Menurutnya, pendidikan Polri harus mampu menghasilkan personel yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki kemampuan berpikir kritis, cepat mengambil keputusan, namun tetap menjunjung tinggi integritas, etika, disiplin, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala SPN Polda Maluku, Kombes Pol Romi Agusriansyah, S.I.K., memaparkan pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Program Kemampuan SPKT Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sedang berlangsung.
Pendidikan di SPN Polda Maluku dilaksanakan selama lima bulan dengan mengedepankan kurikulum berbasis kompetensi yang mengintegrasikan pembinaan karakter, peningkatan kemampuan teknis kepolisian, penguatan mental kepribadian, disiplin, kepemimpinan, kemampuan akademik, hingga kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian di lapangan.
Kapolda memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran SPN, mulai dari tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, hingga staf pendukung yang terus berupaya meningkatkan kualitas proses pendidikan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi proses yang berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi agar lulusan SPN mampu menjadi Bhayangkara yang unggul, adaptif, profesional, dan dipercaya masyarakat.
“Jangan pernah berhenti melakukan evaluasi. Pendidikan harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Kita ingin setiap lulusan SPN menjadi anggota Polri yang mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus menjadi kebanggaan institusi dan masyarakat,” tegasnya.
Kapolda kembali mengingatkan bahwa kualitas lulusan SPN hari ini akan menentukan kualitas pelayanan Polri pada masa mendatang.
“Mari kita jadikan SPN Polda Maluku sebagai kawah candradimuka yang benar-benar melahirkan anggota Polri Presisi yang profesional,
(Ongen)
