Media Humas Polri//JAKARTA
Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut ketahanan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam posisi aman (cukup untuk 16–18 hari) menuai kritik tajam. Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Aspihani Assegaf, menilai klaim tersebut tidak mendasar alias “asal bunyi” (asbun).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa cadangan BBM nasional tidak mengalami masalah dan pengawasan terus dilakukan.
“Kalau stok nasional itu kita di angka 16 sampai 18 hari, jadi masih clear, enggak ada masalah secara stok-stok nasional. Jadi mungkin distribusinya yang ada sedikit mengalami kendala,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/10).
Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh Aspihani Assegaf, S.A.P., S.H., M.H. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, ia menemukan fenomena kelangkaan dan antrean panjang BBM khususnya jenis Pertalite masih terjadi di wilayah Kalimantan.
“Kemarin saat saya melakukan perjalanan dari Banjarmasin (Kalsel) menuju Samarinda (Kaltim), BBM jenis Pertalite sangat sulit didapatkan di sepanjang jalan.
Hampir seluruh SPBU mengalami kekosongan. Di SPBU yang masih memiliki stok, antrean kendaraan meluap hingga lebih dari 500 meter,” ungkap Aspihani pada Kamis (15/10).
Atas dasar temuan tersebut, Aspihani menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya melihat angka di atas kertas tanpa menyelesaikan masalah konkret di lapangan. Menurutnya, hambatan distribusi yang berkepanjangan pada akhirnya tetap dirasakan masyarakat sebagai bentuk kelangkaan.
P3HI mendesak Kementerian ESDM dan pihak terkait untuk segera turun tangan membenahi alur distribusi dan memastikan ketersediaan BBM jenis Pertalite di wilayah Kalimantan serta daerah-daerah lain yang terdampak.
(Irfani)
