Media Humas Polri//Jawa Barat
Keluarga mengungkapkan anak berusia 8 tahun mengalami trauma berat hingga tidak mau kembali ke sekolah formal dan harus menjalani terapi psikiatri. Pengawasan sekolah dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan menjadi sorotan.
Kasus dugaan perundungan dan kekerasan fisik terhadap seorang siswa berusia 8 tahun di SD Santa Maria Cirebon menjadi perhatian serius keluarga korban. Keluarga mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Pendidikan Kota Cirebon agar memberikan perhatian nyata terhadap penanganan kasus tersebut sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan sekolah.
Keluarga korban menilai bahwa lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, apabila terbukti, tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele ataupun sekadar konflik antarsiswa.
Peristiwa yang dilaporkan keluarga tersebut disebut terjadi pada 24 Juli 2026 di ruang kelas 3B SD Santa Maria Cirebon. Korban yang masih berusia 8 tahun diduga mengalami perundungan dan kekerasan fisik yang melibatkan empat siswa lainnya.
Dampak yang dialami korban, menurut keterangan keluarga, tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kondisi psikologis. Korban disebut mengalami trauma berat, tidak mau kembali mengikuti pendidikan formal, serta harus menjalani terapi psikiatri.
Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan sekaligus memunculkan pertanyaan penting mengenai mekanisme pengawasan, pencegahan kekerasan, dan penanganan pengaduan di lingkungan satuan pendidikan.
KELUARGA KORBAN DESAK KEMENTERIAN PENDIDIKAN BERTINDAK
Orang tua korban, Siska Veranika, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dugaan perundungan yang berdampak serius terhadap masa depan seorang anak.
Keluarga berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat memberikan perhatian terhadap kasus ini serta memastikan bahwa mekanisme perlindungan peserta didik berjalan sebagaimana mestinya.
Desakan juga ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Cirebon agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan sekolah, khususnya terkait pencegahan dan penanganan dugaan kekerasan terhadap anak.
Menurut keluarga, penanganan kasus tidak seharusnya berhenti pada penyelesaian persoalan antara anak dan anak. Perlu ada penelusuran menyeluruh mengenai bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi, bagaimana pengawasan dilaksanakan, dan langkah apa yang telah diambil pihak sekolah setelah kejadian dilaporkan.
Keluarga juga berharap pemerintah menghadirkan solusi yang berorientasi pada pemulihan korban, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kondisi psikologis yang sedang dialaminya.
KORBAN DISEBUT MENGALAMI TRAUMA BERAT, HAK PENDIDIKAN HARUS TETAP TERJAMIN
Salah satu persoalan paling memprihatinkan dalam kasus ini adalah dampak psikologis yang dilaporkan dialami korban.
Anak yang seharusnya dapat mengikuti kegiatan belajar dengan aman justru disebut mengalami ketakutan hingga tidak bersedia kembali ke sekolah formal. Keluarga juga menyampaikan bahwa korban membutuhkan terapi psikiatri untuk membantu proses pemulihan.
Situasi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Pemerintah, pihak sekolah, tenaga profesional, dan keluarga perlu berkoordinasi untuk memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan dari kemungkinan tekanan lanjutan, serta alternatif keberlanjutan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.
Pemulihan korban tidak cukup hanya dengan menyelesaikan persoalan administratif. Diperlukan langkah konkret agar anak dapat kembali merasa aman, memperoleh dukungan yang memadai, dan melanjutkan pendidikannya tanpa mengalami tekanan yang memperburuk kondisi psikologisnya.
DUGAAN CCTV BERMASALAH PERLU DIKLARIFIKASI SECARA OBJEKTIF
Dalam keterangan yang sebelumnya disampaikan keluarga, pihak sekolah disebut menyatakan bahwa tidak terjadi perundungan dan bahwa CCTV pada tanggal kejadian sedang mengalami gangguan atau dalam perbaikan.
Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak terkait.
Apabila terdapat rekaman CCTV yang tidak dapat diakses, keluarga berharap dilakukan pemeriksaan secara objektif mengenai kondisi perangkat, waktu terjadinya gangguan, prosedur pemeliharaan, serta kemungkinan adanya sumber informasi lain yang dapat membantu mengungkap peristiwa tersebut.
Pemeriksaan dapat mencakup keterangan saksi, informasi dari pihak yang berada di lingkungan kelas, dokumentasi yang relevan, serta catatan penanganan pengaduan.
Keterbukaan dalam proses klarifikasi penting untuk menghindari kesimpulan sepihak sekaligus memastikan bahwa kepentingan korban tetap menjadi perhatian utama
Phak sekolah juga perlu memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan bukti atau informasi yang relevan terhadap dugaan tersebut.
PENGAWASAN SEKOLAH JANGAN HANYA FORMALITAS
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pencegahan perundungan membutuhkan lebih dari sekadar imbauan atau slogan anti kekerasan.
Sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses, prosedur penanganan yang jelas, pengawasan yang memadai, serta langkah perlindungan bagi anak yang melaporkan atau mengalami kekerasan.
Kementerian dan dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
Evaluasi tersebut dapat meliputi efektivitas pengawasan peserta didik, kesiapan tenaga pendidik dalam menangani dugaan perundungan, pelaksanaan prosedur perlindungan anak, serta koordinasi dengan orang tua dan lembaga terkait.
Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban sekolah, pemerintah perlu mengambil langkah pembinaan atau tindakan administratif sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Tujuannya bukan semata-mata mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak dan kejadian serupa dapat dicegah
ANAK DI BAWAH UMUR TETAP MEMBUTUHKAN PENANGANAN YANG SERIUS
Dugaan perundungan yang melibatkan anak-anak harus ditangani secara hati-hati dengan memperhatikan usia, perkembangan psikologis, hak korban, serta kepentingan terbaik seluruh anak yang terlibat.
Namun, usia anak yang diduga melakukan perbuatan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dampak yang dialami korban.
Penanganan harus diarahkan pada perlindungan korban, pemulihan psikologis, pendampingan keluarga, pembinaan yang sesuai bagi anak-anak yang terlibat, dan evaluasi terhadap sistem pengawasan di lingkungan sekolah.
Apabila terdapat dugaan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pengawasan, hal itu perlu diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak hanya berfokus pada peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga pada tanggung jawab setiap pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
EMPAT TUNTUTAN DAN HARAPAN KELUARGA KORBAN
Dalam upaya memperoleh penanganan yang menyeluruh, keluarga korban menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta memberikan perhatian terhadap kasus ini serta memastikan pelaksanaan kebijakan perlindungan peserta didik dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.
Kedua, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Cirebon diminta melakukan evaluasi dan pengawasan secara serius terhadap penanganan pengaduan serta penerapan prosedur pencegahan perundungan di sekolah.
Ketiga, keluarga berharap adanya penanganan yang berpihak pada pemulihan korban, termasuk dukungan psikologis, pendampingan yang diperlukan, dan solusi agar hak korban untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
Keempat, keluarga meminta langkah pencegahan yang konkret dan terukur agar dugaan kejadian serupa tidak terulang, baik di SD Santa Maria Cirebon maupun di satuan pendidikan lainnya.
Keluarga juga berharap terdapat komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah, orang tua, dan instansi terkait sehingga persoalan dapat ditangani secara objektif, bertanggung jawab, serta mengutamakan keselamatan anak.
JANGAN BIARKAN ANAK KEHILANGAN MASA DEPANNYA
Kasus dugaan perundungan ini bukan hanya menjadi persoalan keluarga korban. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa perlindungan anak merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan.
Sekolah harus menjadi tempat yang membuat anak merasa aman, dihargai, dan terlindungi. Ketika muncul laporan dugaan kekerasan, setiap pihak perlu memastikan bahwa laporan tersebut ditangani dengan serius, bukti diperiksa secara objektif, dan kebutuhan korban tidak diabaikan.
Keluarga korban kini berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian nyata, bukan sekadar pernyataan keprihatinan.
Masyarakat pun diharapkan ikut mendorong terciptanya budaya pendidikan yang bebas dari kekerasan tanpa menyebarkan identitas anak-anak yang terlibat atau melakukan penghakiman sebelum fakta terungkap.
Sebab, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuan sekolah dan negara dalam melindungi setiap anak yang dipercayakan kepada dunia pendidikan.
Anak berhak belajar dengan aman. Perundungan harus dicegah, korban harus dipulihkan, dan setiap dugaan kekerasan wajib ditangani secara serius serta bertanggung jawab.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan keluarga korban yang tersedia. Dugaan perundungan, kronologi, kondisi CCTV, dan respons pihak sekolah perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada seluruh pihak terkait. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
(Agus Salim)
