SMPN 03 PAKUNCEN Banyumas Di Duga Melakukan Pungli Untuk Uang Gedung Dan Seragam Hingga Jutaan Rupiah

oleh -118 Dilihat

Media Humas Polri//Banyumas,Jawa Tengah (21/11/2026)

Dugaan penarikan uang gedung bagi siswa baru sebesar Rp. 850.000,- dan uang Seragam Rp. 1.800.000,- di SMPN 03 Pakuncen di soal sejumlah wali murid.

Kepala sekolah Esti Purwaningsih, S.Pd, M.Pd. saat di konfirmasi melalui Whatshapp,tidak merespond dan pada saat di temui di sekolahnya pun dalam perjalanan ke luar kota ( Tanggerang ).

Menurut keterangan Guru yang sedang piket Kamis (19/11/2026),anak sekolah di liburkan

Polemik ini mencuat setelah para orang tua siswa mengeluhkan besaran biayanya yg harus di keluarkan untuk masuk maupun memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.

untuk penarikan uang gedung per siswa dikenai sebesar Rp 850.000.Dan pengadaan seragam Rp 1.800.000,-.

Bagi wali murid dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, angka tersebut di nilai cukup berat. Sejumlah orang tua mempertanyakan transparansi serta dasar penentuan nominal yang di nilai sudah terpatok sejak awal.

Informasi yg dihimpun tim investigasi lingkar aktual dan media lain saat ini belum mengangkat pemberitaan karena kepala sekolah Esti Puwaningsih, S.Pd. M.Pd. berpesan utk tidak di angkat pemberitaanya, menepis anggaran bahwa sekolah melakukan PUNGLI saat di konfirmasi di ruang sekolahyg di dampingi waka ( wakil Kepala ) sekolah, Ia menyatakan seluruh proses telah di bahas bersama pihak Komite dan wali murid.

Bukan Pungli, itu sukarela semuanya sudah melalui kesepakatan bersama komite dan wali murid. ” kata ” Esti.

Ia menjelaskan, Komite sekolah yg di ketuai Sutarno di libatkan dalam merumuskan kesepakatan tersebut.

Menurut Esti, tidak ada unsur paksaan maupun pembatasan waktu yang kaku. Bagi orang tua wali murid yg belum mampu melunasi atau memiliki keterbatasan ekonomi

Kami tidak memaksa kalau memang ada wali murid yg keberatan atau belum mampu, tentu ada kebijakan dan tidak menghambat hak anak untuk bersekolah,”ujarnya.

Meski pihak sekolah menegaskan hal tersebut sebagai kesepakatan sukarela, aturan mengenai penggalangan dana di sekolah Negeri tetap menjadi perhatian.

Berdasarkan aturan yg berlaku, sekolah Negeri yg di biayai oleh dana BOS tdk di perbolehkan melakukan pungutan yg bersifat wajib dan mengikat. Di terapkan dalam :

1. Permendibud Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan.

2. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite Sekolah.

3. Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis pengelolaan dana BOS Reguler.

Dalam regulasi pendidikan, Komite sekolah memang dapat menggalang bantuan atau sumbangan yg bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak di patok dengan nominal serta tenggang waktu yg memaksa layaknya Pungutan

.(Sugeng)


jasa pembuatan website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.