Advokat Bukan Sekadar Pembela tetapi Penjaga Konstitusi dan Penyeimbang Kekuasaan Negara

oleh -7 Dilihat

Media Humas Polri//BANJARBARU, 22 November 2026

Peran advokat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dipandang sebatas profesi yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Advokat memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar penegakan hukum sekaligus penjaga konstitusi yang dapat mengambil bagian dalam mengoreksi kebijakan negara melalui mekanisme pengujian undang-undang atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui Mahkamah Agung (MA).

Dr. (Cand) Salam, S.H., M.H., (Ketua Umum DKB Kalsel) menilai keberadaan advokat merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara, memperjuangkan keadilan, serta memastikan setiap produk hukum dan tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor konstitusi.

Menurut Salam, kekuatan profesi advokat bukan hanya terletak pada kemampuannya membela kepentingan klien di ruang persidangan, tetapi juga pada keberanian intelektual dan tanggung jawab konstitusional untuk menguji ketentuan hukum yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum

“Advokat bukan sekadar pembela seseorang yang sedang menghadapi persoalan hukum. Advokat juga merupakan penjaga konstitusi, pengawal hak-hak masyarakat, sekaligus penyeimbang kekuasaan agar negara tidak berjalan di luar batas hukum,” ujar Salam dalam pandangan opininya di Banjarbaru, Minggu (22/11/2026)

Salam menjelaskan, kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan

Kedudukan tersebut memberikan ruang bagi advokat untuk menjalankan fungsi profesinya secara independen tanpa berada di bawah struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun lembaga penegak hukum lainnya.

Dalam perspektif ketatanegaraan, posisi independen tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokat dapat memberikan pembelaan, mengajukan keberatan, menguji tindakan hukum, serta memperjuangkan hak konstitusional warga negara.

“Negara hukum tidak boleh hanya kuat dalam kewenangan, tetapi juga harus kuat dalam perlindungan hak-hak rakyat. Di sinilah advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya hak imunitas advokat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

 

Perlindungan tersebut memberikan jaminan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar persidangan.

 

Namun, menurut Salam, hak imunitas bukanlah kekebalan tanpa batas. Pelaksanaannya tetap harus berlandaskan iktikad baik, kode etik profesi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Penguatan kedudukan advokat juga mendapatkan landasan baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

 

Dalam Pasal 149 ayat (1), KUHAP baru secara tegas menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

 

Sementara Pasal 149 ayat (2) mengatur perlindungan imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

 

Penguatan lainnya tercermin dalam Pasal 150 yang memberikan sejumlah hak kepada advokat, antara lain mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada berbagai tahap pemeriksaan, memberikan nasihat hukum, mengajukan pembelaan, meminta keterangan saksi dan ahli, serta mengajukan bukti yang meringankan.

 

Adapun Pasal 153 mengatur kewajiban pemberian salinan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada tersangka atau advokatnya untuk kepentingan pembelaan paling lama satu hari sejak BAP ditandatangani.

 

Bagi Salam, penguatan tersebut harus dipahami sebagai langkah penting untuk memperkuat prinsip due process of law dan equality before the law.

 

“Advokat tidak boleh hanya dijadikan pelengkap dalam proses peradilan. Kehadirannya harus benar-benar menjamin keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan hak-hak warga negara. Hukum acara pidana harus memberikan ruang pembelaan yang nyata, bukan sekadar formalitas,” ungkapnya.

 

Lebih jauh, Salam menilai salah satu kontribusi strategis advokat dalam kehidupan bernegara adalah penggunaan mekanisme judicial review.

 

Melalui Mahkamah Konstitusi, masyarakat yang memenuhi persyaratan kedudukan hukum dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sementara melalui Mahkamah Agung, pengujian dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

 

Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan instrumen konstitusional yang memungkinkan masyarakat, termasuk advokat, mengoreksi norma hukum tanpa harus menempuh jalan di luar konstitusi.

 

“Ketika suatu norma hukum dipersoalkan, jalur konstitusional harus menjadi pilihan. Advokat memiliki kesempatan untuk membawa persoalan tersebut ke hadapan lembaga peradilan agar diuji secara objektif berdasarkan hukum dan konstitusi,” katanya.

 

Ia menambahkan, putusan MK dan MA bukan sekadar produk administrasi peradilan, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional terhadap penyelenggaraan negara.

 

Melalui mekanisme tersebut, hukum tidak boleh berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan.

 

Salam juga menyinggung dinamika hukum dan politik nasional yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

 

Perkara tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana advokat dan elemen masyarakat menggunakan jalur peradilan untuk mempersoalkan persoalan konstitusional dan administrasi negara.

 

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan ke MK yang turut mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

 

Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu.

 

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan H.M. Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait persoalan administrasi penyetaraan pendidikan.

 

Perkembangan tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika politik dan ketatanegaraan yang semakin luas.

 

Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut diajukan atas permintaan sendiri.

 

Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bahwa persoalan hukum, administrasi negara, dan politik dapat saling bersinggungan. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak dapat secara hukum dinyatakan sebagai akibat langsung putusan MK atau MA semata, mengingat surat pengunduran dirinya menyebutkan alasan atas permintaan sendiri tanpa mencantumkan alasan spesifik.

 

Bagi Salam, pelajaran penting dari dinamika tersebut adalah bahwa setiap jabatan publik harus dijalankan dengan kepatuhan terhadap konstitusi, transparansi, dan akuntabilitas.

 

“Jabatan publik bukanlah ruang yang bebas dari pengawasan hukum. Siapa pun yang menduduki jabatan negara harus siap mempertanggungjawabkan seluruh persyaratan, proses, dan keputusan yang berkaitan dengan kedudukannya. Tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas konstitusi,” tegasnya.

 

Advokat Harus Berani, Independen, dan Berintegritas

 

Salam berpandangan, perkembangan hukum nasional tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi organisasi advokat dan seluruh praktisi hukum untuk terus meningkatkan kualitas profesionalisme.

 

Advokat harus memiliki keberanian memperjuangkan keadilan, tetapi keberanian tersebut harus dibarengi penguasaan ilmu hukum, integritas, independensi, serta tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

 

Ia juga mengingatkan agar profesi advokat tidak terseret menjadi instrumen kepentingan politik praktis yang mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

 

“Advokat boleh berada di tengah dinamika politik, tetapi jangan sampai kehilangan independensi. Yang harus dibela adalah kebenaran berdasarkan hukum, bukan kepentingan kelompok ataupun kekuasaan,” ujarnya.

 

Menurutnya, masyarakat membutuhkan advokat yang tidak hanya cakap beracara, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan keberanian mengawal kepentingan publik.

 

DKB Kalsel Dorong Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat

 

Sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap kehidupan sosial, kebudayaan, dan keadilan masyarakat Kalimantan, Dayak Kulawarga Borneo (DKB) Kalimantan Selatan memandang penguatan peran advokat sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum yang lebih luas.

 

Salam menegaskan bahwa masyarakat harus memahami hak-hak konstitusionalnya, termasuk hak memperoleh pendampingan hukum dan kesempatan memperjuangkan keadilan melalui mekanisme peradilan yang sah.

 

Ia berharap advokat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen bangsa dapat berkolaborasi membangun budaya hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

 

“Ukuran keberhasilan negara hukum bukan hanya banyaknya undang-undang yang dibuat atau banyaknya perkara yang diputus. Ukurannya adalah sejauh mana hukum mampu melindungi rakyat, membatasi kesewenang-wenangan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat,” tutup Salam.

Irfani


jasa pembuatan website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.