Media Humas Polri// kalsel
Polda Kalimantan Selatan terus mematangkan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di hadapan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., menunjukkan terobosan penggunaan formulasi cairan surfaktan ramah lingkungan yang dipadukan dengan pemantauan suhu berbasis drone thermal, Kamis (10/9/2026).
Selain Kapolda Kalsel, peninjauan langsung oleh Wapres Gibran di Provinsi Kalimantan Selatan ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Wakapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsuddin Noor, Danlanal Banjarmasin, Kepala BPBD Kalsel, dan Pejabat Utama Polda Kalsel,
Peninjauan oleh Wapres ini dilakukan untuk memastikan perkembangan penanganan di lapangan berjalan optimal, dengan prioritas utama pada keselamatan petugas, kesehatan masyarakat, serta kelestarian satwa dan habitatnya.
Kapolda Kalsel melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid, S.H., S.I.K., M.M. menjelaskan bahwa inovasi cairan surfaktan ini dirancang khusus untuk memadamkan kebakaran pada lahan gambut. Formulasi tersebut bekerja membasahi lapisan gambut lebih cepat, meresap ke dalam tanah, dan membentuk lapisan busa di permukaan. Hasilnya, pemadaman bara api di bawah permukaan tanah menjadi jauh lebih cepat dan efisien dalam penggunaan air.
Keunggulan metode ini terbukti lewat pemantauan drone thermal. Suhu area gambut yang semula berada di kisaran 130°C melonjak turun hingga sekitar 30°C hanya dalam waktu kurang lebih satu menit setelah diaplikasikan.
Wapres Gibran mengapresiasi terobosan ini dan mendorong keberlanjutan inovasi yang memberikan dampak nyata di lapangan. Namun, ia memberi catatan agar setiap metode tetap dibekali indikator keberhasilan yang terukur, digunakan sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta selalu mengedepankan aspek keselamatan personel pemadam.
Selain penanganan teknis titik api, Wapres menegaskan pentingnya perlindungan warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Seluruh kebutuhan dasar warga terdampak mulai dari layanan kesehatan, keberlangsungan pendidikan, pengadaan masker, vitamin, air bersih, hingga logistik harian harus dipastikan terpenuhi selama periode karhutla.
Memasuki fase kewaspadaan yang diproyeksikan berlangsung hingga awal 2027, Wapres menginstruksikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan patroli pencegahan, pemetaan wilayah rawan, serta edukasi publik secara masif diharapkan dapat meminimalkan risiko karhutla demi keselamatan masyarakat luas.
(Irfani)
