Media Humas Polri//kalsel
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) melalui Unit 3 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reskrimsus resmi menetapkan Kepala Desa Sebamban Lama berinisial S sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana tali asih perusahaan. Perbuatan tersangka selama periode tahun anggaran 2017 hingga 2022 tersebut ditaksir merugikan keuangan negara mencapai Rp.9,06 miliar.
Berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada 3 November 2026. Pihak kepolisian menjadwalkan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (Tahap 2) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada pekan depan.
Kasus ini terungkap bermula dari pengaduan masyarakat Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mencurigai adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana bantuan perusahaan.
Dalam konferensi pers yang dipimpin Wadir Reskrimsus Polda Kalsel didampingi Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel, Ps. Kaur Pensat Bidhumas Polda Kalsel, dan Panit Unit 3 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel, pada Jumat (13/11/2026) pagi di Banjarmasin, dijelaskan bahwa modus operandi tersangka dilakukan dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala desa. Tersangka menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim pengelola keuangan desa, serta membuka rekening bank lain atas nama Desa Sebamban Lama di luar rekening resmi yang telah ditetapkan oleh bupati.
“Dalam pelaksanaannya, tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tali asih yang diterima secara tunai maupun non-tunai dari sejumlah perusahaan di wilayah Desa Sebamban Lama,” ujar Wadir Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa, S.I.K. saat memberikan keterangan pers.
Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat desa tersebut diduga kuat digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, total kerugian negara dalam perkara ini tercatat sebesar Rp.9.069.159.608,00.
Untuk membuktikan perkara ini, penyidik dipimpin Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Amin Rovi, S.H. telah memeriksa sebanyak 24 orang saksi yang terdiri dari perangkat desa, tim pengelola, pihak perusahaan pemberi tali asih, Dinas PMD, pihak kecamatan, hingga pihak perbankan serta meminta keterangan dari 6 orang saksi ahli di bidang pemerintahan desa, hukum pidana, akuntansi, dan keuangan negara.
Selain dokumen administrasi dan rekening koran, kepolisian juga telah menyita sejumlah aset milik tersangka sebagai barang bukti, di antaranya satu bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) seluas ±11.540 meter persegi dan satu lahan bersurat sporadik seluas ±12.176 meter persegi.
Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, serta denda hingga Rp.1 miliar.
(Irfani)
