Media Humas Polri//BANJARMASIN
Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia, penguatan pendidikan moral, pelestarian lingkungan, dan perbaikan pelayanan publik di Banua.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam dialog program NGOBRAS (Ngobrol Bareng Komunitas) RRI Pro 1 Banjarmasin bertema “Menjaga Banua, Menggerakkan Masyarakat”, Sabtu (10/10/2026) malam.
Dalam dialog yang mengudara pukul 21.10 WITA itu, jajaran pengurus DPW GEPAK Kalsel memaparkan visi, misi, serta arah perjuangan organisasi dalam membangun Kalimantan Selatan.
Pembahasan juga menyentuh persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak kabut asap terhadap kesehatan dan pendidikan anak, hingga kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar yang lebih baik.
Hadir sebagai narasumber Ketua DPW GEPAK Kalsel H. Junaidi, Sekretaris Jenderal Mahlan, Bendahara H. Saleh Makki, serta Sungian Noor, S.E. Dialog dipandu oleh presenter Mada.
Melalui forum tersebut, GEPAK ingin memperkenalkan organisasi kepada masyarakat sekaligus menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan daerah dan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, serta kalangan akademisi.
Ketua DPW GEPAK Kalsel, H. Junaidi, mengatakan kehadiran GEPAK dalam program NGOBRAS RRI Pro 1 Banjarmasin menjadi kesempatan untuk menjelaskan keberadaan, tujuan, dan arah perjuangan organisasi kepada masyarakat luas.
Hari ini kita berbagi pandangan dengan RRI Pro 1 Banjarmasin tentang GEPAK di Kalimantan Selatan. Kita ceritakan secara umum maupun khusus mengenai tujuan-tujuan organisasi, supaya masyarakat juga mengetahui apa itu GEPAK dan apa yang ingin kita perjuangkan,” ujarnya.
Menurut Junaidi, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius adalah pendidikan moral dan pembentukan etika, khususnya di kalangan generasi muda.
Ia menilai nilai-nilai kesantunan yang dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat perlu kembali diperkuat. Salah satu contohnya adalah kebiasaan menghormati orang yang lebih tua, termasuk menunjukkan sikap santun ketika melintas di hadapan mereka.
“Kalau kita perhatikan, pendidikan moral adalah salah satu hal yang harus ditingkatkan. Dulu, ketika lewat di depan orang tua, kita wajib menundukkan badan sebagai bentuk penghormatan. Sekarang, etika seperti itu perlu kembali kita tanamkan,” kata Junaidi.
Ia menjelaskan, GEPAK ke depan akan mendorong pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan yang membahas persoalan sosial, lingkungan, hukum, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran, karakter, dan tanggung jawab sosial.
“Ke depan, melalui pendidikan dan penyadaran, kita ingin masyarakat lebih memahami berbagai persoalan, mulai dari lingkungan hingga hukum. Kita juga merencanakan studi banding untuk menambah wawasan dan memperkuat kapasitas organisasi,” tuturnya.
Junaidi menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjadi salah satu prioritas dalam memajukan Kalimantan Selatan. Ia mengingatkan bahwa daerah ini pernah melahirkan tokoh nasional dengan pengaruh besar dalam perjalanan bangsa, salah satunya almarhum Idham Chalid.
Menurut Junaidi, kiprah tokoh asal Kalimantan tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat Banua memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada tingkat nasional.
“Kita harus angkat topi kepada para pemimpin terdahulu. Almarhum Pak Idham Chalid luar biasa perannya di Indonesia. Beliau berasal dari Kalimantan dan memiliki peran penting di tingkat nasional. Ini menjadi bukti bahwa dahulu kita mempunyai tokoh yang diperhitungkan dalam perjalanan bangsa,” ungkapnya.
Ia berharap, penguatan pendidikan, karakter, dan kualitas sumber daya manusia dapat melahirkan generasi baru dari Kalimantan Selatan yang mampu berkiprah lebih luas, tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai daerah.
Junaidi menjelaskan, perjuangan GEPAK tidak berhenti pada penyampaian kritik terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Organisasi tersebut, kata dia, ingin mengambil bagian dalam upaya membina, membangun, dan memberdayakan masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
“Membina, membangun, dan memberdayakan masyarakat, serta berkooperasi dengan semua pihak dalam konteks membangun negara kita, terutama Kalimantan Selatan. Intinya, kita jangan menjadi tamu di negeri sendiri,” tegasnya.
Ia mengatakan, persoalan lingkungan menjadi salah satu perhatian utama yang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Kesadaran menjaga alam harus dibangun bersama karena dampak kerusakan lingkungan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain berkolaborasi dengan pemerintah, GEPAK juga membuka peluang kerja sama dengan kalangan akademisi untuk mencari solusi berdasarkan kajian dan pertimbangan ilmiah.
Salah satu gagasan yang disinggung Junaidi adalah pembangunan embung atau tempat penampungan air sebagai salah satu alternatif yang dapat dikaji dalam pengelolaan sumber daya air dan upaya menghadapi persoalan lingkungan.
“Kita perlu menyadarkan masyarakat agar menjaga lingkungan. Kita juga bisa bekerja sama dengan akademisi untuk meminta pendapat dan kajian mereka. Salah satu gagasan yang bisa dibahas, misalnya pembangunan embung-embung penampungan air,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi diperlukan agar berbagai gagasan pembangunan dapat dirumuskan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
H. Saleh Makki Soroti Karhutla dan Dampaknya terhadap Anak-anak
Sementara itu, Bendahara DPW GEPAK Kalsel, H. Saleh Makki, menekankan bahwa pembangunan Banua harus dilakukan melalui kerja sama yang kuat antara organisasi masyarakat dan pemerintah.
Ia menilai kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi merupakan persoalan serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas pendidikan.
“Untuk membangun Banua, khususnya Kalimantan Selatan, GEPAK harus bekerja sama dengan pemerintah. Kita ingin mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang terjadi, termasuk kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Saleh menyoroti dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan mengalami gangguan pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan terukur agar kebakaran tidak terus meluas serta menimbulkan dampak berkepanjangan.
Ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah perlindungan bagi peserta didik, khususnya anak-anak usia sekolah dasar dan taman kanak-kanak, ketika kualitas udara berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan.
“Jangan sampai anak-anak terus-menerus menghirup udara yang tidak sehat. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah perlindungan, termasuk kebijakan belajar dari rumah apabila kondisi udara memang tidak aman bagi mereka,” katanya.
Saleh menegaskan, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama karena dampak kabut asap dapat merambah berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga keberlangsungan proses belajar-mengajar.
Sebagai bentuk partisipasi organisasi, GEPAK Kalsel berencana membangun komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kita berencana melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, gubernur, DPRD, Polda, hingga Kejaksaan Tinggi. Kita ingin mengetahui langkah konkret yang akan dilakukan untuk menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda,” ujarnya.
Selain itu, GEPAK juga merencanakan kegiatan edukasi dan kunjungan ke sejumlah fakultas atau perguruan tinggi guna mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyebab, pencegahan, dan penanganan karhutla
Menurut Saleh, keterlibatan generasi muda sangat penting agar persoalan lingkungan tidak dianggap sebagai masalah yang bisa diabaikan.
“Anak-anak muda harus ikut peduli. Jangan sampai persoalan asap dan kebakaran hutan dianggap biasa. Kita ingin membangun kesadaran bersama tentang bagaimana menjaga lingkungan dan membantu mengatasi persoalan tersebut,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Saleh berharap masyarakat semakin aktif menjaga kelestarian alam Kalimantan Selatan dan mendukung upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
“Kita berharap masyarakat bisa menjaga kelestarian lingkungan alam Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sungian Noor: GEPAK Harus Kritis terhadap Pemerintah
Narasumber lainnya, Sungian Noor, S.E., menegaskan bahwa GEPAK harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, terutama ketika kebijakan maupun pelayanan yang diberikan dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sikap kritis bukan berarti menempatkan organisasi sebagai pihak yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, kritik harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mendorong penyelesaian persoalan publik.
“Tujuan kita adalah GEPAK tetap menjadi organisasi yang kritis terhadap pemerintah. Bukan berarti kita harus selalu berseberangan, tetapi kita perlu mengawasi dan mengingatkan apabila ada kebijakan yang tidak tepat atau merugikan masyarakat,” ujarnya.
Sungian menyoroti persoalan pelayanan dasar yang dirasakan masyarakat, di antaranya gangguan pasokan listrik dan distribusi air bersih.
Ia menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik yang dinilainya kerap terjadi tanpa informasi yang memadai kepada masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat mengganggu aktivitas rumah tangga, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi.
Ia juga menyinggung pelayanan distribusi air bersih oleh PDAM yang menurutnya masih perlu dibenahi, terutama terkait kelancaran aliran air di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin.
“Persoalan listrik yang kadang-kadang mati dan aliran air yang tidak lancar harus menjadi perhatian. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang layak, disertai informasi yang jelas ketika terjadi gangguan,” katanya.
Sungian mengingatkan bahwa pemerintah dan penyelenggara layanan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Karena itu, keterbukaan informasi dan respons cepat terhadap keluhan warga perlu menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan.
Ia juga menyoroti perlunya langkah lebih serius dalam penanganan karhutla dan perlindungan terhadap anak-anak selama terjadi kabut asap. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kegiatan belajar di tengah kondisi udara yang tidak sehat.
Dalam dialog tersebut, Sungian turut membandingkan upaya penanganan kebakaran dan pemanfaatan sarana pemadaman di daerah lain dengan kondisi di Kalimantan Selatan. Ia mempertanyakan kemungkinan penguatan dukungan peralatan dan strategi penanggulangan agar penanganan karhutla dapat berlangsung lebih efektif.
Bagi Sungian, berbagai persoalan itu menunjukkan pentingnya pemerintah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta memberikan penjelasan yang transparan mengenai kebijakan dan langkah penyelesaiannya.
Ia berharap GEPAK dapat menjadi wadah aspirasi yang mampu menjembatani keluhan masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan.
“Mudah-mudahan GEPAK Kalsel bisa mengayomi masyarakat,” ujarnya.
Mahlan: LSM Harus Menjadi Mitra Kritis, Bukan Sekadar Pengkritik
Sekretaris Jenderal DPW GEPAK Kalsel, Mahlan, menjelaskan bahwa organisasi tersebut memiliki visi untuk menjadi lembaga swadaya masyarakat yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, visi tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata, penguatan organisasi, serta kemampuan membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat
“Visi kita adalah menjadikan GEPAK sebagai lembaga swadaya masyarakat yang terdepan. Misinya adalah bekerja untuk masyarakat dan terus membangun kerja sama dengan pemerintah,” kata Mahl
Ia menegaskan bahwa GEPAK tidak ingin menjadikan kritik sebagai satu-satunya cara dalam menjalankan peran organisasi. Pengawasan terhadap pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus disertai komunikasi dan upaya memberikan masukan yang konstruktif.
“Kita jangan hanya banyak mengkritisi pemerintah. Kita juga harus menjaga agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang di luar nalar, tidak sesuai dengan konteks, atau justru merugikan masyarakat,” ujarnya.
Mahlan menilai pemerintah harus selalu mengingat bahwa kewenangan yang dijalankan merupakan amanah masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan perlu mempertimbangkan kepentingan publik dan dampaknya terhadap kehidupan warga.
Ia menjelaskan, sebagai organisasi masyarakat, GEPAK memiliki modal utama berupa dukungan dan partisipasi masyarakat. Kepercayaan publik itulah yang harus dijaga melalui sikap konsisten dalam memperjuangkan kepentingan bersama.
“Pemerintah juga mendapatkan penghasilan dari pajak masyarakat. Karena itu, ketika ada kebijakan yang keliru, kita harus berani menyampaikan protes dan memberikan koreksi. Kita tidak harus selalu turun ke jalan, tetapi fungsi kontrol, pengawasan, dan pengingat harus tetap berjalan,” tutur Mahlan.
Menurutnya, hubungan antara masyarakat dan pemerintah idealnya dibangun melalui mekanisme pengawasan yang sehat. Pemerintah tetap menjalankan kewenangannya, sementara masyarakat dan organisasi sipil berperan mengawasi agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari kepentingan publik.
Mahlan juga mengajak generasi muda Kalimantan Selatan untuk meningkatkan semangat belajar, membangun kapasitas diri, serta mengabdikan kemampuan mereka bagi kemajuan daerah.
“Pesan kita sesuai dengan nama GEPAK, Gerakan Pemuda Asli Kalimantan: pemuda harus semangat membangun, semangat belajar, dan semangat mengabdi kepada daerahnya,” tegasnya.
Berbagai pandangan yang disampaikan dalam dialog NGOBRAS RRI Pro 1 Banjarmasin memperlihatkan luasnya persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari pendidikan moral, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, penanganan karhutla, hingga perbaikan pelayanan publik.
GEPAK Kalsel memandang bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukan pula keterlibatan aktif masyarakat, organisasi kepemudaan, kalangan akademisi, dan berbagai elemen lainnya untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mendorong penyelesaian yang berkelanjutan.
Melalui fungsi pemberdayaan masyarakat dan kontrol sosial, GEPAK berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang dialog yang sehat, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
Junaidi menegaskan, perjuangan organisasi harus berorientasi pada keberlanjutan pembangunan dan terjaganya harkat serta martabat masyarakat Kalimantan Selatan.
“GEPAK bersatu, belajar, membangun, dan mempertahankan harkat serta martabat Kalimantan Selatan untuk anak cucu di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Dialog tersebut menjadi momentum bagi GEPAK Kalsel untuk menyampaikan komitmen organisasi dalam mengawal kepentingan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan Banua.
Dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan terhadap kolaborasi, GEPAK berharap upaya menjaga Kalimantan Selatan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui pendidikan, kepedulian lingkungan, pengawasan kebijakan, dan pengabdian nyata bagi masyarakat
(Irfani)
