media humas polri//RANTAU PULUNG
Aliansi Masyarakat Rantau Pulung Menggugat (AMRPM) menggelar rapat internal bersama gabungan masyarakat dan kelompok tani se-Kecamatan Rantau Pulung untuk mematangkan strategi serta membahas tindak lanjut rencana aksi damai Jilid III. Rapat tersebut merupakan bagian dari konsolidasi menyikapi dugaan pengingkaran kesepakatan oleh PT Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT NIKP).
Pertemuan itu dilaksanakan sebagai evaluasi atas belum adanya iktikad baik dari PT NIKP dalam merealisasikan sembilan poin kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 14 September 2026. Evaluasi juga mencakup hasil mediasi di Polda Kaltim dan tim Pokja Kecamatan Rantau Pulung.
Dalam rapat tersebut, AMRPM membahas penguatan dasar hukum dan substansi tuntutan atas dugaan wanprestasi PT NIKP. Selain itu, turut disiapkan usulan agar seluruh urusan dan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan dikembalikan kepada pemerintah untuk diaudit dan selanjutnya dikelola bersama masyarakat.
AMRPM juga membahas langkah mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar mencabut atau membekukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT NIKP di wilayah Kecamatan Rantau Pulung.
Agenda lainnya mencakup pengawalan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengaudit lahan, keuangan plasma, legalitas koperasi, serta memfasilitasi pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) warga yang dikuasai secara sepihak.
Untuk persiapan aksi, koordinasi lapangan akan berada di bawah arahan Koordinator Lapangan (Korlap) Suatmaji dan Frans Hewot, dengan tanggung jawab Ketua M. Dahlan serta Wakil Ketua M. Guntur Pramono.
Rencana aksi damai tersebut akan dipusatkan di titik kumpul Perempatan Jalan Raya Desa Mukti Jaya, dengan tujuan menuju Kantor PT NIKP, pabrik kelapa sawit (PKS), dan area Estate Masalap. Rencana pelaksanaan aksi telah disampaikan melalui surat pemberitahuan bernomor 31/AMRPM-JILID III/IX/2026.
Hingga rapat berakhir, seluruh jajaran AMRPM bersama perwakilan masyarakat menyepakati untuk menjaga soliditas dan koordinasi organisasi. Mereka juga akan terus memantau respons resmi dari pihak-pihak terkait terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
(Ahmad Junior)
