Media Humas Polri//Sangatta
Sekitar 24 mahasiswa yang tergabung dalam DPC GMNI Kabupaten Kutai Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kutai Timur, Rabu (30/9/2026). Aksi yang dikoordinatori Geraldino Aprilino Pasu tersebut menyoroti pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang dinilai belum tuntas.
Massa membawa tiga bendera GMNI, pengeras suara dan dua spanduk. Mereka menyampaikan tiga tuntutan, yakni meminta pembahasan APBD Perubahan 2026 segera dituntaskan, meminta pencopotan Ketua TAPD, serta meminta pertanggungjawaban pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur terkait persoalan yang dinilai berdampak terhadap pembangunan dan masyarakat.
GeraldinoGeraldino mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang membutuhkan kepastian terkait arah pembangunan dan program pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi bersama sejumlah anggota DPRD menemui massa. DPRD menjelaskan bahwa pengesahan APBD masih melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan. Aspirasi mahasiswa juga diterima untuk disampaikan kepada pihak berwenang. Sementara terkait pencopotan Ketua TAPD, DPRD menyebut kewenangan tersebut bukan berada pada lembaga legislatif.
Perwakilan mahasiswa dan DPRD kemudian menyepakati serta menandatangani tuntutan yang disampaikan dalam aksi.
Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah mengatakan kepolisian mengedepankan pelayanan humanis, komunikasi dan koordinasi agar penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif.
Aksi berakhir sekitar pukul 15.45 Wita. Sebanyak 103 personel gabungan dari Polres Kutai Timur, Polsek Sangatta Utara, Satpol PP Kutai Timur dan Pamdal melakukan pengamanan dan pelayanan selama kegiatan berlangsung.
Sumber: Humas Polres Kutim
( David Eka S )
