Media Humas Polri//JAKARTA
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan. Ia menyatakan, kepercayaan masyarakat terhadap Polri dibangun melalui keberanian mengungkap kebenaran serta menegakkan keadilan, bukan dengan menutupi kesalahan.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026), saat memaparkan perkembangan penanganan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
Dalam pemaparan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang berinisial LSP, SU, EH, dan AS sebagai tersangka. Penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik. Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Dugaan penyimpangan dalam 
ini meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, memasukkan nomor target ke sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian hukum.
Untuk mengungkap perkara tersebut, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dari bidang teknologi informasi dan pidana. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, serta log aktivitas penyadapan.
Kapolri menegaskan, kehormatan institusi kepolisian harus dijaga melalui penegakan hukum yang adil, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan pihak internal Polri. Ia juga mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.
Menurut Suyudi, pengawasan diperlukan agar setiap kewenangan kepolisian tetap berada dalam koridor hukum. Ia mengingatkan bahwa hukum akan kehilangan wibawa apabila aparat penegaknya tidak bersedia tunduk terhadap aturan yang sama.
Selain perkara penyadapan ilegal, Polri juga melakukan penyelidikan secara terpisah terhadap dugaan tindak pidana makar. Kapolri menegaskan, temuan dalam kasus penyadapan tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar karena dugaan tersebut masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian tersendiri.
Menutup penyampaiannya, Suyudi mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan, komitmen menjaga kebenaran dan keadilan menjadi ukuran utama pengabdian seorang pejabat, bukan besarnya kekuasaan yang dimiliki.
Sumber : Humas Polda Kaltim
(Supriadi)
