Media Humas Polri//JAKARTA
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan Polri akan mengoptimalkan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), serta dugaan tindak pidana makar yang diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah Polri, khususnya penyidik Bareskrim, untuk mengungkap perkara tersebut hingga tuntas.
Kapolri menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi perhatian serius karena menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.
Ia menegaskan, upaya penegakan hukum terus dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian Presiden RI, para tokoh politik, dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik agar dapat bekerja secara optimal, sehingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap berdasarkan fakta dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebelumnya, dalam Raker tersebut, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan turut serta, perbuatan bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan guna memastikan dugaan perbuatan serta keterlibatan pihak-pihak terkait dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Sumber : Humas Polda Kaltim
(Supriadi)
