‎Polres Kutim Hadiri Sosialisasi Perpres Nomor 5 Tahun 2025 Perkuat Sinergi Penertiban Kawasan Hutan ‎

oleh -105 Dilihat

Media humas polri//‎BONTANG

Polres Kutai Timur menghadiri sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang digelar di Aula Wicaksana Laghawa Polres Bontang, Jumat (20/11/2026), pukul 09.00 WITA. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung penertiban kawasan hutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

‎Polres Kutai Timur dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kabag Ops KOMPOL Sujarwanto, S.H., Kasat Intelkam AKP Febby Dwi Handayani, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Binmas AKP Rahmat Hartoyo, S.Sos., Kapolsek Teluk Pandan IPDA Apriliando Saputra, S.H., Kanit II Sat Intelkam IPDA Free Hardy Saragi, S.H., Kanit III Tipidter Sat Reskrim IPDA Fery Padlian, S.H., M.H., PS. Kasi Humas AIPTU Wahyu Winarko, S.Sos., serta 10 personel Polres Kutai Timur.

‎Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yakni Kombes Pol. M. Ischaq Said, S.H., M.H., Kombes Pol. Hans Rachmatulloh Irawan, S.I.K., M.H., dan Kolonel Ganda Tarius, S.Sos. Para narasumber menyampaikan materi mengenai kebijakan pemerintah, mekanisme penertiban, serta aspek penegakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menjadi landasan pemerintah untuk menertibkan aktivitas pertambangan, perkebunan, maupun kegiatan lainnya yang berlangsung di dalam kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

‎Pelaksanaan penertiban dilakukan melalui sejumlah mekanisme, meliputi penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh pemerintah, serta pemulihan aset di kawasan hutan. Selain itu, materi sosialisasi juga mencakup sasaran penertiban, ketentuan perizinan, dan bentuk sanksi bagi pihak yang melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa memenuhi persyaratan hukum.

‎Penanganan pelanggaran tersebut juga tetap membuka ruang pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

‎Kegiatan ini turut dihadiri unsur Polres Bontang, Polres Kutai Timur, TNI, Kejaksaan, pemerintah daerah, instansi kehutanan, pihak perusahaan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut merupakan bentuk koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan penertiban kawasan hutan.

‎Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pihak mengenai regulasi penertiban kawasan hutan, memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, mencegah penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan, sekaligus mendorong tertib administrasi perizinan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lainnya.

‎Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Polres Kutai Timur mendukung koordinasi lintas instansi dan penegakan hukum dalam rangka penertiban serta penataan kawasan hutan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Sumber : Humas Polres Kutim

‎(David Eka S)


jasa pembuatan website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.