‎Polri Gelar Sidang Etik terhadap EHS atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang ‎

oleh -97 Dilihat

Media Humas Polri//JAKARTA

Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026), mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

‎Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa persidangan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara transparan serta akuntabel.

‎Dalam sidang tersebut, EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan kewenangan di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika bertugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

‎Sidang dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

‎Polri menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut mengedepankan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan dan tidak mendapatkan perlakuan istimewa.

‎Trunoyudo memastikan seluruh proses persidangan dilaksanakan secara profesional, sesuai prosedur, proporsional, objektif, dan akuntabel. Polri juga menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik profesi.

‎Dalam persidangan tersebut, dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri dihadirkan sebagai pembela, sementara dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri bertindak sebagai penuntut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

‎Hingga keterangan disampaikan, sidang masih berlangsung. Polri menyatakan akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan kepada media setelah seluruh rangkaian proses selesai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

‎Sumber : Humas Polda Kaltim

‎(Supriadi)


jasa pembuatan website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.