mediahumaspolri.info//BATAm
Peredaran rokok yang diduga ilegal dengan merek Manchester dan PSG kembali menjadi perhatian di Kepulauan Riau (Kepri).
Produk yang disebut-sebut tidak memenuhi ketentuan pita cukai tersebut diduga masih mudah ditemukan di sejumlah wilayah pemasaran.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap jalur masuk, penyimpanan, distribusi hingga peredaran rokok yang diduga ilegal, baik melalui jalur darat maupun laut.
Informasi yang dihimpun awak media dari sejumlah sumber menyebutkan nama berinisial WL, yang diduga memiliki peran dalam mata rantai distribusi rokok Manchester dan PSG di wilayah Kepri.
Menurut salah satu sumber, WL diduga memiliki akses serta jaringan komunikasi dengan sejumlah pihak. Sumber tersebut juga menyebut WL sebelumnya pernah menjalankan fungsi sebagai humas dan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi ketika masih bekerja dengan pihak yang disebut sebagai atasannya.
Setelah tidak lagi berada dalam posisi tersebut, WL kemudian disebut-sebut mengambil peran dalam aktivitas distribusi rokok yang diduga ilegal.
Namun, seluruh informasi tersebut masih berupa keterangan sumber dan belum merupakan fakta hukum.
Karena itu, diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.
Rantai distribusi menjadi pertanyaan
Apabila rokok yang diduga ilegal tersebut memang beredar dalam jumlah besar dan menjangkau berbagai wilayah Kepri, persoalannya tidak cukup hanya melihat siapa yang menjual di tingkat eceran.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah dari mana barang tersebut berasal, siapa pemasoknya, melalui jalur apa barang masuk, di mana barang disimpan, serta siapa yang mengatur distribusinya.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana pengawasan aparat terhadap peredaran rokok yang diduga ilegal tersebut.
Apakah peredaran Manchester dan PSG telah menjadi bagian dari pemantauan?
Apakah informasi mengenai nama WL pernah ditelusuri oleh aparat?
Dari mana sumber pasokan rokok tersebut?
Bagaimana pola pengiriman dan distribusinya?
Serta, mengapa produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai masih dapat ditemukan di pasaran?
Penindakan jangan berhenti di tingkat bawah
Peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajiban cukai.
Karena itu, apabila ditemukan bukti adanya jaringan distribusi, penanganannya diharapkan tidak hanya menyasar pedagang atau pihak yang berada di ujung rantai.
Pemasok, pengangkut, gudang penyimpanan, distributor hingga pihak yang mengendalikan distribusi perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan kewenangan hukum masing-masing.
Namun demikian, penelusuran tersebut harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Tidak seorang pun dapat dinyatakan terlibat sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang sah.
Nama WL perlu diklarifikasi
Munculnya nama WL dalam informasi yang diterima media tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam peredaran rokok ilegal.
Karena itu, konfirmasi terhadap WL menjadi penting untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan.
Jika tudingan tersebut tidak benar, WL berhak memberikan klarifikasi dan menyampaikan fakta yang sebenarnya.
Sebaliknya, apabila aparat menemukan bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan, maka proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bea Cukai dan aparat penegak hukum ditunggu penjelasannya
Persoalan utama bukan sekadar berapa banyak rokok ilegal yang berhasil diamankan, tetapi sejauh mana penindakan mampu mengungkap sumber dan mata rantai distribusinya.
Publik tentu ingin mengetahui apakah ada jalur tertentu yang dimanfaatkan untuk memasukkan dan mendistribusikan rokok yang diduga ilegal tersebut ke berbagai wilayah Kepri.
Pertanyaan lainnya juga perlu dijawab secara terbuka: siapa pemasok utama, siapa pengangkut, di mana gudang penampungan, siapa distributor, dan bagaimana barang tersebut dapat berulang kali muncul di pasar?
Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam memberikan kemudahan atau perlindungan, hal tersebut juga harus dibuktikan melalui penyelidikan, bukan sekadar berdasarkan rumor.
Awak media masih melakukan penelusuran dan berupaya meminta konfirmasi kepada Bea dan Cukai, kepolisian, serta pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut.
Apabila dugaan peredaran rokok ilegal ini terbukti, penegakan hukum diharapkan mampu mengungkap seluruh rantai pasok hingga pihak yang paling bertanggung jawab.
Namun jika sejumlah informasi tidak terbukti, klarifikasi dan fakta resmi juga harus disampaikan kepada publik.
Sebab, dalam kasus dugaan peredaran rokok ilegal, yang perlu dicari bukan sekadar siapa yang menjual, tetapi siapa yang memasok, siapa yang mendistribusikan, dan bagaimana seluruh mata rantai tersebut dapat berjalan.
(Ari yanto)
