Media Humas Polri//PESAWARAN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (12/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pesawaran tersebut dipimpin Ketua DPRD Ahmad Rico Julian dan dihadiri Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian, Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, Sekretaris Daerah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah unsur instansi terkait.dan juga fraksi dari partai PKB.
Ketua DPC PKB kabupaten pesawaran
H.Teguh Santoso.S.E.
Rudi Ardiansyah.A.Md.S.E.
M.Teguh Santoso S.E.
Zulkarnain.S.E.
Dalam rapat tersebut, Bupati Nanda Indira Bastian menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS bukan sekadar tahapan administratif dalam siklus penganggaran daerah. Lebih dari itu, dokumen tersebut menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan penggunaan uang rakyat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
Menurut Nanda, penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, selaras dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran 2025–2029, serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas pembangunan nasional.
“Setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian penekanan kebijakan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp1,072 Triliun
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kabupaten Pesawaran merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1,072 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp140,36 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp931,78 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,057 triliun, yang dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp817,47 miliar, belanja modal Rp19,84 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja transfer Rp214,88 miliar.
Besarnya porsi pendapatan transfer menunjukkan bahwa sumber pendapatan tersebut masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah.
Karena itu, optimalisasi PAD dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting yang patut mendapat perhatian dalam pembahasan bersama DPRD.
Di sisi belanja, alokasi belanja modal sebesar Rp19,84 miliar menjadi salah satu komponen yang perlu dicermati dalam pembahasan anggaran, terutama untuk memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas pelayanan publik mendapatkan perhatian yang memadai.
Namun, penilaian terhadap kecukupan anggaran tersebut tetap perlu mempertimbangkan keseluruhan program, kebutuhan daerah, serta rincian kegiatan yang akan dibahas lebih lanjut.
Kemiskinan, Pengangguran, dan Stunting Jadi Tantangan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran menetapkan sejumlah sasaran makro dalam rancangan KUA 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50–6,00 persen, inflasi pada kisaran 1,00–3,00 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,70–4,00 persen, serta tingkat kemiskinan 9,00–10,00 persen.
Selain itu, pemerintah menargetkan indeks Gini sebesar 0,290–0,295 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 71,70–71,99 poin.
Target-target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas.
Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kebijakan anggaran mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan pekerjaan, berkurangnya angka kemiskinan, serta membaiknya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah juga merencanakan sejumlah prioritas, mulai dari pemenuhan belanja wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan dasar, program unggulan kepala daerah, pengentasan stunting dengan target 11,37 persen, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, hingga penyediaan rumah layak huni.
Keberhasilan program-program tersebut nantinya perlu diukur melalui capaian yang jelas, penerima manfaat yang tepat sasaran, serta pelaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD Diharapkan Cermat Mengawal Pembahasan Anggaran
Dalam rancangan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp3,308 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18,26 miliar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang, dengan SiLPA tahun berkenaan direncanakan nihil.
Bupati Nanda berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Pesawaran dapat berlangsung secara kritis, objektif, konstruktif, dan tepat waktu.
Harapan tersebut menjadi penting karena proses pembahasan anggaran merupakan ruang bagi pemerintah daerah dan legislatif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
DPRD memiliki peran strategis dalam mencermati asumsi pendapatan, efektivitas belanja, prioritas pembangunan, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD 2027 tidak cukup diukur dari besarnya angka anggaran maupun banyaknya program yang direncanakan. Ukuran utamanya adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan menghadirkan pembangunan yang dirasakan secara nyata oleh warga.
Semangat Andan Jejama yang digaungkan pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang transparan, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
(Arifin)
