Bandar Mataram //Mediahumaspolri
Dugaan ada setoran dari Tambang pasir ilegal dan Pungutan Uang portal jalan kepada Syaifudin ( oknum kakam ) perlu tindakan tegas dari pihak terkait ,
Bermula dari Kegiatan Tambang Pasir ,yang jelas berdampak buruk pada Lingkungan , Bantaran Sungai Longsor , alih fungsi lahan pertanian atau perkebunan jadi Lahan tambang, jalan pertanian ,jalan lingkungan pun terkana dampak nya tembang pasir yang ligalitasnya patut di pertanyakan ,
Puluhan titik tambang pasir yang berlokasi di Kampung Sriwijaya mataram kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ,
Kegiatan tambang pasir ilegal yang tentunya tidak lepas dari praktek nakal Penyalahgunaan BBM Subsidi jenis Solar untuk mengoperasikan Mesin sedot pasir
Kedua kegiatan tersebut jelas jelas Melangkahi aturan tapi sampai saat ini masih aktif ,
Karena adanya Setoran ,Ke oknum Kakam ( Syaifudin ) Hingga ke pihak pihak Terkait dengan bebalut Kordinasi ,,dari keterangan Pemilik Tambang Pasir menyenutkan ,,inisial ,,E,, Untuk Kordinasi ke pihak pihak ,,
Kalo untuk Media Pemilik menyebutkan inisial J
Rusaknya infrastruktur jalan Dampak buruk dari kegiatan tambang pasir pada Infrastruktur
Dan justru di manfaatkan untuk oleh , Oknum oknum dengan mengatasnamakan masyarakat untuk memperbaiki jalan yang telah rusak Karena dampak Armada Truck pengangkut pasir ,dengan melakukan praktek ,,PUNGUTAN ,, dengan istilah Portal jalan ,
Saat di konfirmasi ,Penjaga Portal ,mengatakan kalo hasil dari Pungutan di Portal untuk biaya perbaikan jalan yg telah rusak , menurut Pengurus portal ,,UNTUNG ,, Setiap hari uang Pungutan Portal di setor ke saya ,,dan kemudian saya setorkan ke ,,MISRI ,,
Kampung juga minta bagian Rp 2.500. ( dua ribu lima ratus ribu rupiah ) / Rid nya ,
Sama pak MISRI ,di setorkan ke Lurah PUDIN ,,
Terkait prihal tersebut ,, SYAIFUDIN , Kepala Kampung Sriwijaya Mataram , Saat di konfirmasi ,,Tidak memberikan Tanggapan alias Bungkam kepada Awak media
Lebih lanjut redaksi membuka ruang untuk pihak pihak terkait dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi ,hak jawab sebagai mana sesuai Undang undang PERS dan Kode etik Jurnalis
( K-@6)
