Media Humas Polri//Timika
Papua Tengah — Setelah sekitar 15 tahun hidup dalam keterbatasan akses dan pelayanan pemerintahan, masyarakat Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali merasakan langsung kehadiran pemerintah dan aparat keamanan.
Momentum itu terjadi saat Panglima Komando Operasi TNI (Koops TNI) Habema Brigjen TNI Riyanto, S.I.P., M.M., M.T., bersama Bupati Intan Jaya Aner Maisini tiba di Distrik Ugimba, Kamis (18/9/2026).
Kedatangan rombongan menjadi perhatian masyarakat. Sebab, Ugimba merupakan salah satu wilayah pedalaman yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan keterisolasian, sulitnya akses transportasi, medan pegunungan dan kondisi keamanan.
Dari Timika, perjalanan menuju Ugimba harus dilanjutkan melalui Bilorai, Distrik Sugapa. Sementara melalui jalur darat, masyarakat harus menempuh sekitar 70 kilometer menuju distrik terdekat dengan kondisi medan yang berat.
Untuk saat ini, akses menuju Ugimba masih sangat bergantung pada jalur udara.
Kondisi geografis tersebut membuat pelayanan pemerintahan dan pembangunan tidak mudah menjangkau seluruh masyarakat. Situasi keamanan yang dipengaruhi keberadaan kelompok bersenjata juga menjadi salah satu tantangan yang disebut selama ini turut membatasi akses ke wilayah tersebut.
Setibanya di Ugimba, Brigjen TNI Riyanto dan Bupati Intan Jaya disambut Kepala Distrik Ugimba Penias Kogoya bersama masyarakat.
Pertemuan kemudian berlangsung dalam suasana terbuka. Pemerintah dan TNI memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan serta persoalan yang mereka hadapi.
Tidak ada sekat antara pejabat dan warga. Para tetua adat, tokoh agama, pemuda, mama-mama hingga anak-anak ikut berada dalam suasana dialog tersebut.
Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik.
Menurutnya, rasa aman, kepercayaan masyarakat, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian penting dari proses pembangunan.
Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama dan generasi muda berkomitmen memperkuat kembali hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan pelayanan dan kebersamaan.
Salah seorang warga, Tius, mengungkapkan bahwa Ugimba sebelumnya sangat jarang tersentuh oleh unsur pemerintahan.
Ia juga menyebut wilayah tersebut pernah menjadi basis kelompok bersenjata pimpinan Sabinus Waker.
Dalam dialog itu, melalui warga, turut disampaikan aspirasi yang disebut berasal dari Sabinus Waker mengenai kebutuhan masyarakat terhadap perhatian pemerintah.
“Kami membutuhkan perhatian pemerintah dengan bantuan beras, sembako, bantuan desa, karena kita membutuhkan pembangunan. Kita juga bagian dari pemerintahan. Dan yang terakhir kami mengucap syukur bapak Bupati dan TNI dapat hadir di sini,” demikian aspirasi yang disampaikan melalui warga Ugimba.
Aspirasi tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat yang masih sangat mendasar, terutama pangan, pembangunan dan dukungan terhadap kehidupan warga di wilayah pedalaman.
Masyarakat kemudian memberikan hasil bumi berupa sayur dan ubi kepada rombongan.
Bagi warga Ugimba, pemberian hasil bumi tersebut menjadi simbol penghormatan dan persaudaraan sekaligus pesan bahwa masyarakat ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan pemerintah dan aparat.
Di tengah kondisi geografis yang sulit, harapan masyarakat juga terlihat dari anak-anak Ugimba.
Mereka menyampaikan keinginan untuk kembali bersekolah dan mengejar cita-cita.
Sebagian ingin menjadi prajurit, sementara lainnya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat melalui pendidikan dan keagamaan.
Semangat membangun juga terlihat ketika prajurit TNI bersama masyarakat bergotong royong mengangkat material pembangunan jembatan.
Salah satu fasilitas yang menjadi simbol perubahan adalah Jembatan Merah Putih.
Jembatan tersebut diharapkan membuka akses masyarakat menuju berbagai kebutuhan penting, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.
Bagi warga Ugimba, sebuah jembatan bukan sekadar konstruksi fisik. Di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses, infrastruktur dapat menjadi pintu masuk bagi hadirnya pelayanan dan aktivitas masyarakat yang lebih luas.
Kegiatan kunjungan ditutup dengan penyerahan bantuan sembako dan kebutuhan pokok kepada masyarakat.
Kehadiran pemerintah dan TNI di Ugimba bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Tantangan geografis, akses pelayanan, pembangunan dan keamanan masih membutuhkan proses panjang serta kerja bersama.
Namun, dari lembah pegunungan Ugimba, sebuah langkah telah dimulai.
Bukan sekadar tentang bagaimana negara mencapai wilayah yang sulit dijangkau, tetapi bagaimana kehadiran tersebut mampu membuka ruang dialog, membangun kepercayaan dan mendengar kebutuhan masyarakat secara langsung. (FNS)
