Media Humas Polr//Timika, Papua Tengah
Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak turun langsung menemui dua kelompok masyarakat yang terlibat konflik di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (5/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya membangun komunikasi sekaligus mendorong kedua belah pihak mengakhiri pertikaian melalui jalur perdamaian.
Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Wakapolres Mimika Kompol Jaihot Limbong, Kabag Ops AKP Hari Katang, Kasubag Bin Ops AKP Anwar M., Kasat Samapta Iptu Franciskus Tethool, serta personel pengamanan.
Kapolres terlebih dahulu mendatangi kelompok Noap Dang untuk berdialog dengan para tokoh adat dan pemimpin perang (Waimum). Dalam pertemuan tersebut, Waimum kelompok Dang, Timo Wamang, menyampaikan bahwa keputusan menghentikan konflik bergantung pada kesepakatan keluarga korban. Namun, melihat situasi yang mulai kondusif dan adanya pengamanan dari aparat, pihaknya menyatakan siap menempuh jalan damai.
“Kami siap mengikuti keputusan dari pihak korban. Sekarang mereka sudah siap berdamai, maka kami juga siap melaksanakan semua,” ujar Timo Wamang.
Usai berdialog dengan kelompok Noap Dang, Kapolres bersama rombongan berjalan kaki menuju lokasi kelompok Newegalen untuk melakukan pertemuan serupa.
Dalam dialog tersebut, Waimum kelompok Newegalen, Weni Kiwak, juga menyatakan kesediaannya mengakhiri konflik apabila kelompok Dang memiliki komitmen yang sama.
“Kalau Noap bilang aman, berarti di sini tidak ada perang lagi,” kata Weni Kiwak.
Dalam kesempatan itu, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat diwujudkan apabila kedua kelompok menyerahkan seluruh alat perang yang masih dimiliki, seperti busur, anak panah, dan parang, untuk dimusnahkan oleh aparat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan syarat utama agar perdamaian tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu mencegah konflik kembali terulang.
“Tidak ada lagi patah panah. Nanti ada masalah, kalian perang lagi. Jadi semua, baik Dang maupun Newegalen, datang dan serahkan busur, anak panah, serta parang untuk dimusnahkan,” tegas Kapolres
Kapolres juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembayaran kepala sebagai bagian dari proses perdamaian. Ia berharap masyarakat membangun perdamaian atas dasar kesadaran bersama demi terciptanya keamanan dan peningkatan kesejahteraan.
“Tidak ada pemerintah turun untuk bayar kepala. Kalau kalian damai, pemerintah akan masuk membawa program pembangunan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakapolres Mimika Kompol Jaihot Limbong menegaskan bahwa seluruh alat perang yang masih disimpan masyarakat harus diserahkan kepada aparat keamanan.
Ia mengingatkan bahwa apabila masih ditemukan warga yang menyimpan atau membawa alat perang untuk kepentingan konflik, aparat akan mengambil langkah tegas melalui razia hingga ke rumah-rumah.
“Serahkan semua. Jika tidak, kami akan melakukan razia sampai ke rumah-rumah untuk mengamankan panah maupun parang,” tegasnya.
Polres Mimika berharap komitmen damai yang telah disampaikan kedua kelompok menjadi langkah awal untuk mengakhiri konflik di Distrik Kwamki Narama. Bersama TNI dan Pemerintah Daerah, Polres Mimika akan terus mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi, serta pengamanan guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Mimika.
( Ferry Nelson Saily)
