Media Humas Polri// Riau
Markup Harga Bahan Bangunan dan Konstruksi di 22 perusahaan penyedia yang merugikan negara sebsar Rp 1.095 M di Dinas PUPRPKPP Riau berbuntut panjang. BPK RI perwakilan Riau merekomendasikan Gubernur Riau agar memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa lebih lanjut atas belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp 143.805.4888.951,97 di Dinas PUPRPKPP Riau. Dan jika ditemukan
“Audit BPK RI pada 22 penyedia bahan bangunan dan konstruksi di Dinas PUPRPKPP Riau menemukan adanya markup harga barang bahan bangunan dan konstruksi yang merugikan negara sebesar Rp 1.095 M. BPK menilai ada ketidakwajaran atas harga penjualan barang dan konstruksi sehingga merekomendasikan Gubri untuk memerintahan inspektorat agar memeriksa belanja bahan bangunan dan konstruksi di Dinas PUPRPKPP yang menelan anggaran Rp 143.805.488.951.97,’ujar Direktur Lembaga Anti Korupsi Riau (LAKR), Ir Alex Candra, Rabu (9/9) di Pekanbaru.
Pemprov Riau pada tahun 2025, jelas Alex, merealisassikan belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.340.863.832.190,49 atau 79.8% dari anggaran sebesar Rp 2.960.084.902.315,73. Sebesar Rp 144.296.378,742.74 dialokasikan untuk belanja bahan bangunan dan rekonstruksi.
Ia melanjutkan, hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Riau atas pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPT JJW Dinas PUPRPKPP Riau terdapat permalahan antara lain, Pemprov Riau belum menindaklajuti rekomendasi atas pelaksanna serah terima hasil/pekerjaan dan pembayaran realisasii pekerjaan atas belanja daerah sebesar Rp 81.412.700.50, standar operasional prosedur terkait kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan swakelola belum memadai, survei awal perencanaan belum memadai, penggunaan anggaran belum sepenuhnya didukung kertas kerja penentuan kebutuhan yang memadai, pelakasana kegiatan tidak sepenuhnya mempertimbangkan hasil pekerjaan, volume pekerjaan, ketersediaan barang kemampuan pelaku usaha dan ketersediaan anggraan, perhitungan volume pada kontrak tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan perencanaan serta pemilihan penyedia yang tidak memiliki data yang terdokumentasi.
“kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada enam UPT JJW sebesar Rp 440.007.404.16 dan belanja bahan bangunan dan rekonstruksi sbesar Rp 143.805.488.951,99 belum dapat diyakini kebenarannya,”ujar Alex.
Kondisi tersebut,, kataAlex disebabkan oleh,
1. Kepala Dinas PUPRPKPP selaku pengguna anggaran tidak melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya secara memadai
2. Kepala UPT selaku kuasa pengguna anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya secara memadai.
3. Kepala seksi perencanaan teknis jalan dan jembatan UPT tidak melaksanakan proseas survey dan perencanaan secara memadai
4. Kepala seksi pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan UPT selaku PPTK tidak melakukan pelaksanaan pekerjaan secara memadai
Atas kondisi tersebut Pemprov Riau melalui Kepala Dinas PUPRPKPP menyatakan sepakat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK,”ujar Alex
Selanjutnya BPK merekomendasikan Gubri agar memerintahkan Kadis PUPRPKPP untuk memedomasi ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa pada pelaksanaan pengadaan berikutnya serta memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp 143.805.488.951,97 dan jika ditemukan adanya kelebihan pembayaran agar disetor ke kas daerah.
Kondisi tersebut jelas Alex, tidak sesuai dengan,
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Penggelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2022 tentang Tatacara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 tahun 2020 tentang Pembentukan UPT pada Dinas PUPRPKPP
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, Zulfahmi yang dikonfirmasi melalui WAnya tidak memberikan jawaban.
(Arjunaidi)
