Media Humas Polri//Sulsel
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan DPR RI guna melahirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat. Langkah ini ditegaskan Bupati Pinrang, H.Andi Irwan Hamid, S.Sos., saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Komisi II DPR RI secara daring, Kamis (30/7/2026).
Dalam forum tersebut, pembahasan berfokus pada penyerapan aspirasi daerah, termasuk pemetaan formulasi terbaik terkait keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini dirancang untuk menjamin kesejahteraan PPPK tanpa membebani kemampuan keuangan daerah secara berlebihan.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa masukan dari seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan berbasis kondisi riil di lapangan. Ia juga mengapresiasi inisiatif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang menjembatani ruang komunikasi efektif tersebut.
Seusai rapat, Bupati Irwan Hamid menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana penyampaian persoalan daerah secara langsung. Menurutnya, kolaborasi antara pemda, pusat, dan DPR RI akan melahirkan kebijakan yang lebih matang dalam menjawab tantangan pelayanan publik, pembangunan, hingga pengelolaan aparatur.
“Ketika Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan DPR RI duduk bersama mencari solusi, maka kebijakan yang lahir tentu akan lebih matang, lebih terukur, dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Irwan.
Pemkab Pinrang berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan demi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang.
(Sukri)
