Media Humas Polri Info // Sulsel
Bupati Pinrang, H.Andi Irwan Hamid, S.Sos., menegaskan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan setiap kebijakan serta penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Irwan, usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11/2026).
Rapat koordinasi strategis ini melibatkan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, BPKP, dan LKPP. Forum ini berfungsi sebagai ruang evaluasi sekaligus penguatan bagi Pemerintah Daerah guna meminimalkan potensi penyimpangan, khususnya pada sektor pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pembangunan.
Menurut Bupati Irwan, pencegahan korupsi harus terintegrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh perangkat daerah agar setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ia berharap, sinergi dan pengawasan yang kuat ini mampu mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang ke arah yang lebih baik.
“Melalui penguatan koordinasi ini, kami berharap pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah tetap terjaga, serta pelaksanaan pembangunan berlangsung efektif dan tepat sasaran,” ujar Bupati Irwan.
Agenda penting ini turut dihadiri, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan, serta jajaran pejabat pengawasan dan pelayanan publik tingkat provinsi.
Sementara itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Pinrang yang mendampingi Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Pinrang H. Nasrun Paturusi, Sekretaris Daerah Andi Calo Kerrang, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
(Sukri)
