Kejati Sulsel Tahan Kepala Unit Lembaga Keuangan Terkait Dugaan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar

oleh -285 Dilihat

Media Humas Polri // Sulsel

Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menahan seorang tersangka berinisial AH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar.

Penahanan dilakukan pada Senin, 16 November 2026, setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa tujuh saksi dan satu ahli serta mengumpulkan sejumlah dokumen terkait.

“Dari hasil ekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, ditemukan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjerat AH,” ujar Soetarmi.

Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 ditandatangani pada Selasa, 10 November 2026.

Soetarmi menjelaskan, penyidikan perkara ini telah dimulai sejak 30 September 2026. Setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa, AH ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026.

“Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas 1 Makassar,” kata Soetarmi.

Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif

Dalam kapasitasnya selaku Kepala Unit di lembaga jasa keuangan tersebut, AH diduga mengajukan dan mencairkan kredit fiktif pada periode Februari hingga Mei 2026.

Modus yang diduga dilakukan adalah memanipulasi dan merekayasa data serta syarat pengajuan pinjaman. Seluruh proses pengajuan hingga pencairan diduga dilakukan secara sepihak tanpa mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

“Dari perbuatan tersebut, Tersangka diduga berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif,” ujar Soetarmi.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp2.315.754.000.

Penyidikan Terus Dikembangkan

Soetarmi menyampaikan, Tim Penyidik masih terus mendalami kasus ini untuk mengembangkan potensi adanya tersangka lain.

Kajati Sulsel juga mengimbau seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan.

“Saksi dilarang melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegas Soetarmi.

Guna mempercepat pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Penyidik akan melakukan penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana (follow the money) dan aset (follow the asset).

Soetarmi memastikan jajaran Tim Penyidik berkomitmen bekerja secara profesional dan berintegritas sesuai koridor hukum dengan memegang teguh prinsip Zero KKN.

Pasal yang Disangkaka

Atas perbuatannya, AH disangkakan dengan sangkaan primer Pasal 603 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.

Sementara sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.

Yohanis


jasa pembuatan website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.