Media Humas Polri // Sulsel
Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan yang menjadi pijakan awal arah pembangunan daerah ini ditandai dalam Rapat Paripurna DPRD Pinrang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, H. Nasrun Paturusi.
Pascapersetujuan bersama ini, KUA-PPAS akan menjadi acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027.
Bupati Pinrang menegaskan agar para kepala perangkat daerah bersikap proaktif, responsif, dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban administrasidalam merancang anggaran.
“Setiap program yang nantinya dituangkan dalam APBD harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Anggaran daerah harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Pinrang dalam sambutannya, Jumat (14/8/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, H. Nasrun Paturusi, mengungkapkan bahwa dokumen KUA-PPAS yang disepakati merupakan hasil pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan tim Pemerintah Kabupaten.
Proses ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh penganggaran terukur, presisi, serta menjawab skala prioritas kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui sinergi antara Pemda dan DPRD ini, penyusunan APBD TA 2027 diharapkan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga instrumen penganggaran tidak hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan benar-benar memperkuat pelayanan publik dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga Kabupaten Pinrang.
(Sukri)
