Media Humas Polri Info // Sulsel
Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Pinrang mendesak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani melaporkan dugaan pelanggaran operasional ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua PD IWO Pinrang, Soemarlin Putra, menantang Kepala Dapur SPPG Lanrisang Jampue dan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Pinrang untuk transparan dan tidak berdiam diri jika menemukan ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami tantang Kepala Dapur Lanrisang Jampue dan Korwil SPPG Kabupaten Pinrang, berani tidak membuat laporan khusus kepada BGN. Kalau ada persoalan, jangan diam. Laporkan secara resmi agar dapat diperiksa,” tegas Soemarlin, Sabtu (15/8/2026).
Desakan ini dipicu oleh sorotan terhadap kelayakan Dapur SPPG Lanrisang Jampue. Lokasi pengolahan makanan tersebut diduga berada di bawah bangunan sarang burung walet, berdekatan dengan area pemakaman, serta lokasi pembakaran sampah—kondisi yang dinilai berisiko tinggi terhadap kebersihan dan keamanan pangan anak-anak.
Pihak PD IWO Pinrang meminta BGN tidak hanya mengandalkan laporan administratif, melainkan turun langsung memverifikasi seluruh fasilitas di lapangan guna memastikan standar keamanan pangan tidak dikompromikan.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Pengurus Wilayah (PW) IWO Provinsi Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pengurus daerah, khususnya PD IWO Pinrang, untuk mengawal ketat pelaksanaan program nasional ini.
Zulkifli menegaskan bahwa IWO Sulawesi Selatan mendukung penuh langkah kritis PD IWO Pinrang dalam menyuarakan kepentingan publik dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama program MBG.
“Saya menginstruksikan seluruh jajaran IWO di Sulawesi Selatan, khususnya PD IWO Pinrang, untuk terus mengawal dan melakukan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ini. Jangan biarkan ada indikasi pelanggaran Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengancam kesehatan penerima manfaat,” ujar Zulkifli Thahir.
Ia menambahkan bahwa transparansi pengelola dan ketegasan BGN dalam merespons laporan di lapangan adalah kunci agar program strategis pemerintah ini berjalan tepat sasaran, higienis, dan terhindar dari praktik penyimpangan.
(Sukri)
