Media Humas Polri//sumsel
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. melakukan inspeksi dan pengecekan kawasan sumur minyak masyarakat di Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan ini memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menata aktivitas sumur minyak rakyat agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Penataan tersebut melibatkan Polres Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, TNI, SKK Migas, dan Pertamina. Kapolda Sumsel bersama perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, serta perwakilan Pertamina meninjau langsung kawasan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah karena aktivitas ribuan sumur minyak masyarakat belum seluruhnya menerapkan standar pengelolaan dan keselamatan kerja.
Kapolda Sumsel menjelaskan, inspeksi tersebut bertujuan memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kondisi pengelolaan yang belum tertata berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, persoalan sosial, hingga gangguan keamanan.
Menurutnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam mengelola sumur minyak sesuai ketentuan. Ke depan, pengelolaan kawasan diharapkan berlangsung melalui mekanisme terorganisasi dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.
Kapolda juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi seluruh pihak dalam menjalankan penataan tersebut. Ia berharap kawasan Hindoli dapat menjadi percontohan pengelolaan sumur minyak masyarakat, baik di Kabupaten Musi Banyuasin maupun daerah lain dengan kondisi serupa.
Salah satu perhatian utama dalam penataan ini adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah bersama pihak terkait telah menyepakati bahwa pemilik sumur dari luar Kabupaten Musi Banyuasin tetap harus mengutamakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja di lapangan.
Kebijakan tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muba. Pemerintah daerah juga mendorong pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain pemberdayaan masyarakat, aspek keselamatan kerja menjadi perhatian penting. Kapolda menekankan larangan aktivitas pekerjaan pada malam hari untuk meminimalkan risiko kecelakaan, termasuk bahaya gas yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan.
Pengaturan jam kerja juga berkaitan dengan faktor kelelahan pekerja serta upaya mencegah potensi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Karena itu, pengawasan terhadap jam operasional, kondisi pekerja, dan penerapan standar keselamatan perlu berjalan konsisten.
Penataan juga mencakup penguatan sistem pendataan dan pengawasan orang yang beraktivitas di kawasan sumur minyak. Setiap pekerja maupun pihak berkepentingan harus memiliki identitas dan tercatat secara jelas untuk mencegah masuknya pihak yang tidak bertanggung jawab serta menjaga keamanan lingkungan operasional.
Bupati Musi Banyuasin H. Toha Tohet menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten akan mendorong pembinaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Toha.
Ia juga berharap seluruh pemilik sumur mengikuti aturan penataan yang telah disepakati, termasuk pembangunan fasilitas yang lebih terorganisasi agar kawasan tidak terkesan semrawut.
Sementara itu, mekanisme pengelolaan dan penyaluran hasil produksi masih harus melalui tahapan sesuai ketentuan. Persetujuan terhadap titik sumur telah menjadi bagian dari proses yang berjalan. Selanjutnya, dukungan Pertamina dan persetujuan tim gabungan menjadi tahapan penting sebelum pengelolaan serta penerimaan hasil produksi minyak dapat dilaksanakan.
Transparansi pembagian hasil juga menjadi perhatian agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya, termasuk manfaat yang diterima masyarakat.
Kepala SKK Migas Sumbagsel, Bambang, menambahkan bahwa penataan kawasan Hindoli bukan sekadar mengatur aktivitas produksi minyak. Upaya tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya persoalan sosial dan kecelakaan kerja.
Ia berharap kawasan Hindoli dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah pertambangan yang baik untuk diterapkan di wilayah lain.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian dalam penataan sumur minyak masyarakat merupakan bagian dari penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pertamina. Koordinasi tersebut penting untuk mendukung ketertiban, keamanan, serta keselamatan aktivitas masyarakat di kawasan operasional.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, penataan sumur minyak rakyat di Hindoli diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian mekanisme pengelolaan, serta menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
(Alen)
