Feri Rusdiono Tegaskan Penyidik Polri Wajib Taati Putusan MK Sengketa Pers Utamakan Dewan Pers 

oleh -161 Dilihat

Media Humas Polri//Muba

Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa) menyampaikan penegasan kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek, agar memperhatikan dan menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam menangani pengaduan maupun laporan yang berkaitan dengan karya jurnalistik.

Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dibacakan pada 19 Januari 2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Putusan tersebut memberikan penegasan mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, sekaligus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers.

PWO Dwipa menegaskan bahwa putusan MK merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus menjadi perhatian seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

1. SUBSTANSI PUTUSAN MK: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian dan memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers.

Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers ditempuh, namun tidak mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari penerapan prinsip restorative justice.

Pemaknaan tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan penyelesaian persoalan pemberitaan tidak serta-merta diarahkan ke proses pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu memperhatikan mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers dan ditegaskan melalui putusan MK.

2. TIGA PRINSIP PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN PENYIDIK

Pertama, wartawan memiliki posisi rentan dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Mahkamah Konstitusi menilai wartawan berada dalam posisi rentan karena aktivitas jurnalistik kerap berhadapan dengan kepentingan politik, kekuasaan, ekonomi, maupun sosial.

Perlindungan hukum terhadap wartawan bukanlah bentuk kekebalan hukum atau keistimewaan, melainkan instrumen konstitusional untuk menjaga kebebasan pers, keadilan substantif, serta hak masyarakat memperoleh informasi.

Kedua, penanganan laporan terhadap produk jurnalistik harus memperhatikan mekanisme hukum pers.

Pengaduan yang berkaitan dengan pemberitaan, investigasi, artikel, foto, video, maupun produk jurnalistik lainnya perlu terlebih dahulu ditelaah secara cermat, apakah benar merupakan karya jurnalistik yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas profesi secara sah.

Aparat penegak hukum harus mengedepankan ketelitian, profesionalitas, dan kehati-hatian agar proses hukum tidak menjadi instrumen yang berpotensi menekan atau menghambat kemerdekaan pers.

Ketiga, Dewan Pers merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa pers.

Mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers harus menjadi perhatian utama ketika menangani persoalan yang bersumber dari produk jurnalistik.

Penyelesaian melalui mekanisme pers bertujuan memberikan ruang yang adil bagi pihak yang merasa dirugikan, media, dan wartawan, dengan mengedepankan klarifikasi, perbaikan, pemulihan, serta prinsip keadilan restoratif.

3. LANGKAH YANG PERLU DIPERHATIKAN POLRI DALAM MENERIMA PENGADUAN TERKAIT PEMBERITAAN

PWO Dwipa mengajak seluruh jajaran penyidik Polri agar memperhatikan tahapan penanganan pengaduan yang berkaitan dengan karya jurnalistik sebagai berikut:

LANGKAH 1 — IDENTIFIKASI PRODUK JURNALISTIK

Lakukan penelaahan awal untuk memastikan apakah objek pengaduan merupakan karya jurnalistik yang dihasilkan wartawan dalam menjalankan tugas profesinya secara sah.

LANGKAH 2 — KEDepankan HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI

Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan diarahkan untuk menggunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers.

LANGKAH 3 — FASILITASI PENYELESAIAN MELALUI DEWAN PERS

Apabila persoalan tidak terselesaikan melalui media yang bersangkutan, mekanisme pengaduan dan penilaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers perlu dikedepankan sesuai ketentuan yang berlaku.

LANGKAH 4 — PROSES HUKUM DENGAN MEMPERHATIKAN PUTUSAN MK

Apabila mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta upaya penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, penanganan selanjutnya harus memperhatikan pemaknaan konstitusional dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penanganan laporan terkait karya jurnalistik tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan mekanisme perlindungan pers yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi.

4. PERLINDUNGAN PERS BUKAN KEKEBALAN HUKUM

PWO Dwipa menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bukan berarti memberikan kekebalan hukum dalam menjalankan profesinya.

Wartawan tetap wajib tunduk pada hukum, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, menjaga akurasi, melakukan verifikasi, menghormati hak setiap orang, serta bertanggung jawab atas karya jurnalistik yang dipublikasikan.

Apabila seseorang yang berprofesi sebagai wartawan melakukan tindak pidana murni di luar aktivitas jurnalistik, seperti pemerasan, penipuan, penggelapan, kekerasan, atau tindakan melawan hukum lainnya, maka penanganannya tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Begitu pula apabila terdapat dugaan penyalahgunaan profesi untuk meminta imbalan dengan ancaman pemberitaan atau penghapusan berita (take down), hal tersebut harus dibedakan secara jelas dari aktivitas jurnalistik yang sah.

Perlindungan pers harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan hukum.

5. AJAKAN MEMBANGUN SINERGI ANTARA PERS DAN KEPOLISIAN

PWO Dwipa memandang pers dan kepolisian merupakan dua elemen penting dalam menjaga demokrasi, transparansi, supremasi hukum, serta kepentingan masyarakat.

Wartawan menjalankan fungsi informasi, edukasi, kontrol sosial, dan pengawasan terhadap kepentingan publik. Sementara kepolisian memiliki tugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Oleh karena itu, hubungan pers dan kepolisian harus dibangun melalui saling menghormati tugas, profesionalitas, keterbukaan, serta pemahaman terhadap batas kewenangan masing-masing.

“Kami tidak meminta wartawan kebal hukum. Kami meminta agar mekanisme hukum pers dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya,” ungkap Ketum PWO Dwipantara, Feri Rusdiono.

Ia menjelaskan, jika terdapat keberatan terhadap pemberitaan, tersedia mekanisme:

– Hak Jawab;

– Hak Koreksi;

– Pengaduan dan penilaian Dewan Pers;

– Penyelesaian melalui pendekatan restorative justice sesuai ketentuan dan Putusan MK.

“Jangan sampai karya jurnalistik yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru berhadapan dengan proses hukum tanpa terlebih dahulu memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi,” tegasnya lagi.

PWO Dwipa mengajak seluruh jajaran Polri di Indonesia untuk bersama-sama menjaga kemerdekaan pers, profesionalitas penegakan hukum, dan demokrasi yang sehat.

“Kemerdekaan pers bukan untuk disalahgunakan, dan penegakan hukum bukan untuk membungkam kritik. Keduanya harus berjalan dalam koridor konstitusi, hukum, dan keadilan,” pungkasnya.

(Alen/ DPD PWO Dwipa Muba )


jasa pembuatan website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.