Media Humas Polri// Sumut
Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Kepulauan Nias bersama masyarakat dan aktivis menggelar aksi damai pengawasan proyek Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias , selama tiga hari berturut-turut, Rabu (23/9) hingga Jumat (25/9/2026), di lokasi pekerjaan. Proyek tersebut menggunakan anggaran negara senilai Rp 88 miliar.
Koordinator Lapangan, Mikoz Zebua, menyampaikan aksi ini bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan bentuk kontrol sosial agar setiap rupiah anggaran negara dikelola secara benar, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya penyampaian aspirasi sebelumnya melalui surat, pemberitaan, dan pertemuan dinilai belum mendapatkan penjelasan yang memadai.
“Kami datang bukan menghambat. Kami memastikan pembangunan dengan uang Rp 88 miliar ini dikerjakan sesuai spesifikasi, memenuhi standar mutu dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Mikoz di lokasi aksi.
Ada sembilan Sorotan Krusial Masyarakat :
1.Material Konstruksi Dipertanyakan
Pasir diduga berasal dari sungai/muara, batu yang menyerupai batu kapur, serta pencampuran semen yang tidak konsisten. Masyarakat meminta bukti persetujuan dan hasil uji laboratorium setiap material yang masuk.
2.Pekerjaan Tetap Dilakukan Saat Hujan
Pengecoran tiang (bored pile) dan dinding bangunan terus berjalan meski turun hujan. Masyarakat meminta penjelasan teknis dan dokumen metode pelaksanaan agar kualitas tidak dikorbankan demi mengejar waktu dan keuntungan.
3.Kedalaman Fondasi belum terbukti dugaan kedalaman bored pile tidak sesuai desain. Masyarakat meminta pembukaan dokumen boring log, laporan pelaksanaan, dan hasil pemeriksaan resmi
4.Dinding Pagar Proyek Roboh
sekitar 20 meter mengakibatkan dinding pagar proyek ambruk, menjadi indikasi yang perlu diteliti penyebab teknisnya.
5.Keselamatan kerja diabaikan terlihat
pekerja ditemukan tidak menggunakan APD secara lengkap, padahal papan K3 terpampang di lokasi.
6.Pengawasan dipertanyakan karena
Peran PPK dan konsultan pengawas dinilai tidak optimal. Tidak ada kejelasan siapa yang memeriksa dan menandatangani setiap material yang masuk ke lokasi.
7.Gangguan Lingkungan & Jalan
Pengangkutan tanah timbunan menimbulkan debu saat panas dan becek saat hujan, mengganggu pengguna jalan warga.
8.Dugaan BBM Bersubsidi
Penggunaan BBM subsidi untuk alat berat diduga terjadi, namun belum dapat diverifikasi dokumen pembeliannya.
9.Komunikasi Buruk & Dugaan Ketimpangan Pengawasan
Minimnya klarifikasi resmi justru memunculkan polarisasi di tengah masyarakat. Masyarakat membandingkan dengan proyek lain di Kota/Kabupaten yang lebih terbuka menerima pertanyaan. Terdapat juga dugaan keterlibatan oknum aparat di luar fungsi pengamanan resmi yang perlu diklarifikasi
Masyarakat, meminta Dialog Terbuka & Bukti Dokumen terverifikasi.
LSM KCBI mendesak perusahaan pelaksana, PPK, konsultan pengawas dan instansi terkait segera membuka ruang dialog. Setiap persoalan diminta dijawab bukan sekadar pernyataan, melainkan dengan bukti nyata, terlampir kontrak, spesifikasi teknis, persetujuan material, hasil uji laboratorium, laporan pengawasan, hingga bukti dokumen .
“Jangan diam saja. Jika tuduhan tidak benar, bantah dengan data. Jika benar, perbaiki dan tindak lanjuti. Jangan biarkan menjadi bola liar,” tegas Mikoz.
Aksi berlangsung setiap hari pukul 10.00–18.00 WIB.
Berita ini dilansir dari Klik Faktual 38, Hingga berita ini diterbitkan, Pihak perusahaan Pelaksana, PPK, Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi maupun Instansi terkait belum memberikan penjelasan resmi atas seluruh temuan dan dugaan yang disampaikan. Ruang konfirmasi dan Hak jawab tetap terbuka seluas- luasnya karena masyarakat menanti , Apakah anggaran ini dikelola dengan jujur dan transparan. setiap rupiah harus dapat dijelaskan, dibuktikan dengan dokumen dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik , karena masyarakat berhak tahu dan kebenaran wajib diungkap.
(Asali Lase)
