Media Humas Polri || Purwakarta jawabarat
DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Purwakarta bersama warga penggarap memasang sejumlah banner berisi tuntutan pembagian lahan garapan di kawasan Perkebunan Nusantara Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta,Kamis 12-11-2026.
Pemasangan banner ini bukan sekadar aksi simbolik. Ini adalah bentuk dukungan nyata DPD Kabupaten Purwakarta TMI terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. TMI menilai, ketahanan pangan tidak akan terwujud jika petani lokal tidak memiliki lahan untuk digarap.
TMI menuntut sedikitnya 20 persen dari total luas lahan Perkebunan Nusantara Cikumpay dialokasikan untuk masyarakat dan dikelola langsung oleh warga penggarap lokal.
Ketua DPD Kabupaten Purwakarta Tani Merdeka Indonesia, Komarudin, S.H., yang memimpin langsung aksi tersebut menegaskan tuntutan ini didasarkan pada aturan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pengelolaan lahan perkebunan.
Kami mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo. Tapi bagaimana petani mau menanam kalau tidak punya lahan? Kami hanya menuntut 20 persen saja untuk ketahanan pangan. Sisanya 80 persen silahkan dikelola perusahaan,” kata Komarudin.
Komarudin juga meminta warga penggarap ikut mengawasi banner yang telah dipasang dan memastikan tidak ada pihak yang mencopotnya Silakan dipantau oleh warga penggarap, jangan sampai ada yang mencopot. Ini adalah bukti perjuangan kita bersama untuk ketahanan pangan, ujarnya.
Menurut Komarudin, jika 20 persen lahan tersebut diberikan kepada petani lokal, produktivitas pertanian di Campaka akan meningkat, harga pangan bisa lebih stabil, dan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan akan terangkat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen Perkebunan Nusantara Cikumpay terkait tuntutan tersebut.
DPD Kabupaten Purwakarta TMI berharap tuntutan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui dialog terbuka antara masyarakat, TMI, Pemerintah Daerah, dan pihak perusahaan, demi mencari penyelesaian yang adil dan bermartabat.(RDY)
