Media Humas Polri//kalteng
Awak media Mhp pagi tanggal 13 November 2026 kembali cek lokasi pengelolaan rotan di Jln Jihi Tuyau Kec. Pematang Karau untuk yang ke-5 kalinya, empat kali sebelumnya sudah berulang kali berkoordinasi dengan para pihak terkait perizinan yang merupakan kewajiban pribadi dan atau Korporasi untuk memenuhi Syarat utama agar kegiatan usaha, baru beroperasi.
Diarea yang sama diduga ada lahan Ponpes yang belum jelas legal standing badan hukumnya. Tidak jelas keabsahan pengelolanya, tetapi diduga sudah beroperasi sebagaimana Ormas keAgamaan yang resmi seperti ;
Menyewakan lahan Ponpes
Menjual belikan untuk program Sutet PLN
Melakukan pembuatan sertifikat baru yang tidak jelas oleh siapa kepada siapa dan untuk apa, sementara legal Ormas belum jelas, legal pengurus belum jelas, lalu apa dasar hukum semua kegiatan tersebut?!.
APH sudah diberi tahu oleh awak Mhp bahkan dilakukan Dumas Hukum oleh LSM Capa Anak Prajurit sekitar 2 bulan lalu, hasilnya masih status lidik, sedang batas waktu penanganan awal Dumas Hukum selama 14 hari harus ada penanganan awal seperti dibuatnya SP2HP sebagai bukti formal Dumas dilingkungan Polri ini sudah sekitar 2 bulan penanganan awal sebatas SP2HP belum diberikan kepada pen dumas.
Secara global carut marut penegakkan hukum di kec. Pematang Karau yang berhasil dipantau awak Mhp kaperwil Kalimantan Tengah diantaranya sbb ;
Pertama
Bidang pengelolaan Rotan yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun, belum ada penertiban perizinannya dari pihak dinas terkait.
Kedua
Bidang keormasan termasuk Ormas ke Agamaan diduga masih belum berizin resmi tetapi sudah beroperasi.
Ketiga
Bidang Usaha Telekomuniasi seperti penggunaan ISP Startink untuk dijadikan Voucher pada umumnya padahal Starlink memiliki perizinan khusus
Keempat
Bidang usaha peternakan Ayam khususnya, usaha ini tampaknya sudah termasuk usaha menengah keatas, selain harus ada kepastian hukum bidang perizinan juga jaminan produk untuk konsumen.
Usaha ini menyangkut hajat hidup orang banyak harus ada jaminan kualitas produk dari Dinkes dan jaminan Halal dari MUI demikian izin edar dari BP POM terkait.
Kelima
Bidang kewajiban IMB baik bagi perseorangan terlebih Korporasi terkait Kantor Perusahaan dan Perumahan Karyawan Korporasi
Ke-enam
Bidang penegakkan hukum umum, diduga sangat lemah, seperti ;
Lintas kendaraan Korporasi melewati jalan Negara harus ada izinnya khusus
Angkutan diduga memuat BBM illegal berjalan lancar tanpa ada upaya gakkum yang profesional
Beroperasinya warung pengecer LPG 3 Kg dengan perizinan tidak jelas, harga diatas HET, pengguna bebas tidak ada batasan sesuai peraturan yang berlaku yang menyebabkan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi bagi yang berhak.
Demikian sebagian persoalan hukum dan penegakkan ya yang tampak bersebrangan arah. Aturan hukum kekanan, praktek sosial kekiri, jika ini dibiarkan dipastikan kehidupan sosial menjadi krisis kekuatan dan kekuasaan, siapa yang kuat makan dia yang menang, tidak ada lagi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sebagaimana Sila Ke empat Pancasila, bukan begitu?. (13/11/26.TS, SH).
(Toto)
