Media Humas Polri // Kepri
Gerakan Peduli Nelayan Karimun Kepri (GPN-KK) menghadiri audiensi bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Jumat (31/7/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana kegiatan sedimentasi pasir laut yang disebut akan dilaksanakan di wilayah tersebut.
Audiensi tersebut turut dihadiri Bupati Karimun yang mendengarkan secara langsung berbagai masukan, keluhan, dan pandangan masyarakat mengenai rencana kegiatan tersebut. Sejumlah nelayan menyampaikan penolakan dengan alasan adanya kekhawatiran terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Karimun menyatakan pemerintah daerah menerima dan menampung seluruh masukan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, setiap aspirasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan wilayah pesisir Kabupaten Karimun.
Ketua GPN-KK, Raja Atan, mengatakan organisasinya hadir sebagai bentuk pendampingan terhadap masyarakat nelayan yang menyampaikan aspirasi penolakan.
“Kami mendukung aspirasi masyarakat yang menolak sedimentasi pasir laut. Kami telah berupaya menyampaikan penolakan melalui berbagai cara. Kami khawatir persoalan ini dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat apabila tidak disikapi secara bijaksana,” ujar Raja Atan.
Ia menilai rencana sedimentasi pasir laut berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan. Namun demikian, pernyataan tersebut merupakan pandangan GPN-KK dan masyarakat yang hadir dalam audiensi.
Senada dengan itu, Ketua Kelompok Nelayan Kecamatan Buru berinisial RF menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat di wilayahnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan. Oleh karena itu, kata dia, nelayan menyampaikan penolakan karena khawatir kegiatan sedimentasi dapat memengaruhi hasil tangkapan dan kondisi ekonomi keluarga.
“Sebagian besar masyarakat di Buru menggantungkan kehidupan dari sektor perikanan. Karena itu kami menolak rencana sedimentasi pasir laut karena khawatir aktivitas tersebut akan berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan dan keberlangsungan ekonomi keluarga kami,” ungkap RF.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang maupun pihak pelaksana terkait mengenai rencana sedimentasi pasir laut tersebut, termasuk penjelasan mengenai tujuan kegiatan, dokumen perizinan, maupun kajian dampak lingkungan. Media ini akan memuat tanggapan pihak terkait sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang apabila keterangan resmi telah diperoleh.(Mahendra)
