Media Humas Polri // Kepri
Gerakan Peduli Nelayan Karimun Kepri (GPN-KK) menghadiri audiensi bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Jumat (31/7/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana kegiatan sedimentasi pasir laut yang disebut akan dilaksanakan di wilayah tersebut.
Kehadiran GPN-KK merupakan bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat nelayan yang menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. Organisasi kemasyarakatan itu menilai kegiatan sedimentasi pasir laut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap lingkungan laut serta aktivitas perekonomian masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Bupati Karimun yang mendengarkan secara langsung berbagai masukan, keluhan, dan penolakan yang disampaikan masyarakat terkait rencana sedimentasi pasir laut.
Di sela kegiatan, awak media melakukan konfirmasi kepada Ketua GPN-KK, Raja Atan. Ia menegaskan bahwa organisasinya mendukung aspirasi masyarakat nelayan yang menolak rencana sedimentasi pasir laut.
“Kami mendukung aspirasi masyarakat yang menolak sedimentasi pasir laut. Kami telah berupaya menyampaikan penolakan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini belum memperoleh tanggapan yang kami harapkan dari pemerintah pusat. Kami khawatir persoalan ini dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat apabila tidak disikapi secara bijaksana,” ujar Raja Atan.
Menurutnya, rencana sedimentasi pasir laut dinilai lebih banyak berpotensi menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaatnya, terutama terhadap kelestarian ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Nelayan Kecamatan Buru berinisial RF juga menyampaikan penolakan masyarakat nelayan terhadap rencana tersebut. Ia menilai sedimentasi pasir laut berpotensi mengganggu mata pencaharian nelayan dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat.
“Sebagian besar masyarakat di Buru menggantungkan kehidupan dari sektor perikanan. Karena itu kami menolak rencana sedimentasi pasir laut, sebab kami khawatir aktivitas tersebut akan berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan dan keberlangsungan ekonomi keluarga kami,” ungkap RF.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah pusat maupun instansi terkait mengenai tanggapan atas aspirasi penolakan yang disampaikan masyarakat dan GPN-KK. Media ini akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi.(Mahendra)
