Mengikuti Kebijakan Gubernur Kabupaten Lampung Timur Habiskan Dana Pinjaman Guna Perbaikan Jalan

oleh -12 Dilihat

Lampung timur // Media Humas Polri

Rahmat mirzani djauzal Gubernur Lampung mempunyai kebijakan menghabiskan dana pinjaman Pemprov Lampung ke BJB sebesar 1 Triliun untuk perbaikan infrastruktur jalan, hal tersebut di ikuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung timur.

Pemkab Lampung Timur meminjam dana sebesar 200 milyar ke PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) untuk program infrastuktur jalan di lima titik ruas jalan yang sedang di bangun.

Informasi di peroleh dari DPRD Lampung Timur ke jurnalis Tb interpol pada hari kamis (27/08/2026),

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Dinas PUPR Lampung Timur yang tidak bisa di mintai keterangan mengenai beberapa titik ruas jalan yang sedang di bangun melalui dana pinjaman tersebut kepada awak media.

Sekertaris Daerah Lampung timur Rustam efendi selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengaku tidak ingat mengenai alokasi penggunaan dana tersebut ke kecamatan mana,

“Mohon maaf saya tidak ingat di alokasikan kemana,coba tanyakan ke Dinar PU, ” tutur Rustam efendi.

Berdasarkan penelusuran jurnalis Tb interpol pada laman pengadaan barang dan jasa secara elektronik terdapat pengerjaan paket barang dan jasa berupa pekerjaan preservasi di lima titik ruas jalan.

Adapun lima titik pengerjaan preservasi di lima titik tersebut berada di kecamatan :

1.Bumi jawa kecamatan

Batang hari nuban-

Tanjung kesuma

Purbolinggo senilai

62.907.658.000 milyar

2.Pekalongan-KBH XII

nilai 35.371.777.000

milyar

3.Sribawono-Tanjung aji

nilai 15.551.776.000

milyar

4.Braja sakti-Sriminosari

nilai 56.331.941.000

milyar

5.T.kesuma-T.endah

Purbolinggo dg nilai

27.256.848.000 milyar

Anggaran kelima paket tersebut dari pinjaman Pemerintah Daerah Lampung Timur ke PT SMI, hal tersebut terpaksa di lakukan Bupati Ella siti nuryamah akibat pemotongan anggaran infrastruktur jalan yang di potong melalui Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan sebesar 262 milyar.

Untuk itu agar seluruh elemen masyarakat dan pemerintah serta APH di harapkan secara bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang sedang di kerjakan agar sesuai dengan anggaran yang sudah di keluarkan. (ATS).


jasa pembuatan website

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.