Media Humas Polri// Pekanbaru
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju, Pekanbaru, Riau, Senin (24/8).
Presiden mengancam akan mencabut langsung izin operasional korporasi atau perusahaan yang terbukti menginstruksikan masyarakat melakukan pembakaran lahan secara liar.
Langkah preventive dan penanganan cepat dinilai menjadi kunci utama agar riau terbebas dari ancaman kabut asap exstreem yang kerap mengintai wilayah tersebut.
“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong,” tegas Presiden Prabowo di hadapan jajaran Forkopimda dan satuan tugas (satgas) terkait.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal memaparkan data terkini mengenai lonjakan titik panas di Bumi Lancang Kuning.
Berdasarkan data hinggu Minggu (23/8), satelit mendeteksi ratusan indikasi kebakaran di berbagai wilayah Riau.
“Untuk pertanggal 23 Agustus kemarin, terdeteksi hotspot di Provinsi Riau sebanyak 306 titik,” lapor Edi Afrizal di hadapan Kepala Negara, Senin (24/8).
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo mendesak seluruh elemen satgas karhutla bergerak cepat memadamkan setiap titik panas (hotspot) sedini mungkin, sebelum berkembang menjadi titik api (firespot) yang sulit dikendalikan.
Selain memperketat pengawasan terhadap korporasi yang diduga terlibat, aparat berwewenang juga diinstruksikan meningkatkan patroli di tingkat tapak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah tindakan pembakaran lahan secara sengaja oleh oknum masyarakat demi keuntungan sepihak.
Penanganan karhutla kata Presiden, membutuhkan gerak cepat dan sinergi seluruh pihak agar setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat serta lingkungan. (Eli Eva)
